Persyaratan

Daftar NPWP Orang Pribadi

Daftar NPWP Orang Pribadi Wanita Kawin

Daftar NPWP Badan

Daftar NPWP Instansi Pemerintah

Aktivasi EFIN

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Bila pengusaha menggunakan Kantor Virtual sebagai tempat kegiatan usaha atau tempat
kedudukan, tambahan melampirkan fotokopi dokumen:

  1. kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis yang masih berlaku antara penyedia jasa Kantor Virtual dan Pengusaha; dan
  2. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), atau dokumen sejenis lainnya.

Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP)​ yang sudah dikukuhkan untuk dapat memperolah layanan perpajakan secara elektronik permintaan nomor seri Faktur Pajak dan pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-faktur), perlu melakukan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak. Permohonan aktivasi akun PKP dapat diajukan bersama dengan permohonan pengukuhan PKP.

Sertifikat Elektronik (Sertifikat Digital)

Update Administrasi NPWP

  1. formulir permohonan
  2. dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan tersebut, termasuk dokumen elektronik yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak
  1. Formulir Permohonan
  2. Dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak pindah ke wilayah kerja KPP lain.
  1. Formulir Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif
  2. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif
  3. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non-Efektif
  1. Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif
  2. Melampirkan dokumen pendukung

Persyaratan permohonan Penghapusan NPWP diajukan menggunakan formulir penghapusan NPWP dilengkapi dengan:

  • Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, berupa: surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan warisan
  • Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, berupa dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
  • Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP, berupa dokumen yang menyatakan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP
  • wanita kawin yang memiliki NPWP terpisah dari suaminya, berupa: fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan dari wanita kawin tersebut bahwa: tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami
  • anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, namun telah memiliki NPWP, berupa kartu keluarga
  • Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi, berupa surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris
  • Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, berupa surat pernyataan di atas meterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak pusat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain;
  • Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan, berupa fotokopi akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, berupa fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha tersebut
  • Instansi Pemerintah yang dilikuidasi, berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara/lembaga, atau
  • Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP, berupa: surat pernyataan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWP; dan fotokopi seluruh Kartu NPWP yang dimiliki.

Penting:

Proses penghapusan NPWP paling lama 12 bulan, jika lebih dari itu belum terima Surat Penghapusan NPWP, maka dianggap diterima. Jika Permohonan ada yang kurang lengkap, Anda akan dikirimi surat pemberitahuan dan dapat diajukan kembali setelah dilengkapi.

Selama belum diterima Surat Penghapusan NPWP, maka kewajiban perpajakan masih melekat, sehingga untuk menghindari sanksi administrasi (misal denda tidak lapor SPT Tahunan), saat mengajukan penghapusan NPWP sekaligus mengajukan permohonan Non Efektif dengan alasan menunggu proses penghapusan NPWP.

  1. Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  2. dokumen pendukung
  1. Formulir Permintaan Kembali
  2. Lampiran dokumen pendukung adalah sama dengan persyaratan permohonan, silakan lihat syarat permohonan pendaftaran NPWP atau pengukuhan PKP

Surat Keterangan Bebas (SKB) , Surat Keterangan (Suket)

  1. Formulir permohonan
  2. Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Jumlah  Bruto Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp 60.000.000,00
  3. fotokopi Kartu Keluarga, 
  4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan.
  5. fotokopi KTP /NPWP penjual dan pembeli
  6. fotokopi bukti penjualan/kuitansi/draf Akta atau dokumen lainnya
  1. Formulir permohonan
  2. Surat Pernyataan Hibah
  3. fotokopi Kartu Keluarga pemberi dan penerima hibah
  4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan.
  5. fotokopi KTP /NPWP pemberi dan penerima hibah
  1. Formulir permohonan
  2. Surat Pernyataan Pembagian Waris
  3. fotokopi Kartu Keluarga pemberi dan penerima waris
  4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan.
  5. fotokopi KTP /NPWP pemberi dan penerima waris

Wajib Pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Wajib Pajak Kriteria PP 23/2018, dapat dibebaskan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22/PPh Pasal tetapi tetap membayar PPh Final 0,5%

  1. formulir permohonan
  2. Surat Kuasa Khusus, bila dikuasakan/diwakilkan
  3. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir
  4. memenuhi kriteria Subjek Pajak PP 23 

Untuk pengajuan secara manual

  1. formulir permohonan penelitian penyetoran PPh pengalihan tanah/bangunan
  2. surat setoran pajak
  3. surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya
  4. fotokopi seluruh bukti penjualan (bukti transfer, faktur penjualan dan/atau bukti  penerimaan kas);
  5. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)  tahun terakhir
  6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara  Indonesia
  7. fotokopi Paspor bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara Asing.
  8. Surat pernyataan tidak wajib memiliki NPWP, bila Wajib Pajak belum berNPWP dan tidak masuk kriteria wajib berNPWP.

Pemindahbukuan

  • Formulir permohonan
  • Surat Pernyataan bukan Pembayarannya dan tidak keberatan dipindahbukuan
  • Surat Pernyataan Kesalahan Perekaman SSP oleh Bank Pos

Surat Kuasa Khusus

  1. fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;
  2. surat pernyataan sebagai konsultan pajak;
  3. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  4. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
  1. fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, atau sertifikat konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  2. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
  4. fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Wajib Pajak.

PER-04/PJ/2020 | PER-06/PJ/2019 |  PER-30/PJ/2009 | PMK-99/PMK.03/2018 | PER-21/PJ/2019  | PER-18/PJ/2017  |  PMK-242/PMK.03/2014 |  PMK-229/PMK.03/2014 | dan edit seperlunya

Formulir permohonan dapat diunduh