Persyaratan

Daftar NPWP Orang Pribadi

bagi WNI:

  • fotokopi KTP

bagi WNA:

  1. fotokopi paspor;
  2. fotokopi KITAS atau KITAP
  • fotokopi KTP

anak yang belum dewasa menggunakan NPWP orang tuanya

berdasarkan prinsip 1 (satu) kesatuan ekonomi dalam keluarga 

  1. fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia
  2. dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi,  sebagai berikut:

    a. fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal warisan yang belum terbagi  diwakili oleh salah satu ahli waris
    b. fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat, atau
    c. fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi  Kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan.

Daftar NPWP Orang Pribadi Wanita Kawin

Wanita kawin (istri) yang tidak ada perjanjian pisah harta dan tidak ingin menjalankan kewajiban perpajakannya terpisah. Tidak perlu mendaftar NPWP baru tetapi menggunakan NPWP suaminya.

berdasarkan prinsip 1 (satu) kesatuan ekonomi dalam keluarga 

  1. fotokopi KTP;
  2. fotokopi Kartu NPWP suami dalam hal suami merupakan WNI, atau fotokopi paspor dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri;
  3. fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya;
  4. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami
  • fotokopi KTP

Daftar NPWP Badan

  1. fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa
    a. akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau
    b. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
  2. dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus Badan, meliputi:
    a. bagi WNI yaitu fotokopi Kartu NPWP; dan
    b. bagi WNA yaitu: fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu NPWP, dalam hal Warga Negara Asing telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  1. fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi;
  2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation):
    a. bagi WNI yaitu fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
    b. bagi WNA, yaitu fotokopi paspor dan fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  1. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat
  2. dokumen yang menunjukkan identitas diri pimpinan cabang atau penanggung jawab cabang, meliputi:
    a. bagi WNI yaitu fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
    b. bagi WNA, yaitu fotokopi paspor dan fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak

Daftar NPWP Instansi Pemerintah

  1. fotokopi dokumen penunjukan sebagai kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
  2. fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagai kepala Instansi Pemerintah, yaitu Kartu NPWP
  3. fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa; dan
  4. fotokopi identitas diri orang pribadi yang ditunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa, yaitu Kartu NPWP
  1. fotokopi dokumen penunjukan sebagai kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah
  2. fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagai kepala Instansi Pemerintah, yaitu Kartu NPWP
  3. fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa; dan
  4. fotokopi identitas diri orang pribadi yang ditunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa, yaitu Kartu NPWP
  1. fotokopi dokumen penunjukan sebagai kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa;
  2. fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagai kepala Instansi Pemerintah, yaitu Kartu NPWP
  3. fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa; dan
  4. fotokopi identitas diri orang pribadi yang ditunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa, yaitu Kartu NPWP

Aktivasi EFIN

  1. Permohonan disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
  2. Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
  3. Identitas
    a. Wajib Pajak WNI: Asli dan Fotokopi KTP
    b. Identitas Wajib Pajak WNA: Asli dan Fotokopi Paspor/KITAP/KITAS
  4. Asli dan Fotokopi SKT/NPWP
  5. Email aktif
  1. Permohonan disampaikan secara langsung oleh Wakil Wajib Pajak
  2. Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
  3. Asli dan Fotokopi Surat Penunjukan
  4. Identitas
    a. Wakil Wajib Pajak WNI: Asli dan Fotokopi KTP
    b. Wakil Wajib Pajak WNA: Asli dan Fotokopi Paspor
  5. Asli dan Fotokopi NPWP Badan
  6. Asli dan Fotokopi NPWP Wakil Wajib Pajak
  7. Email aktif
  1. Permohonan disampaikan secara langsung oleh pimpinan kantor cabang
  2. Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
  3. Asli dan Fotokopi Surat Pengangkatan
  4. Asli dan Fotokopi Surat Penunjukan
  5. Identitas
    a. Pimpinan Kantor Cabang WNI: Asli dan Fotokopi KTP
    b. Pimpinan Kantor Cabang WNA: Asli dan Fotokopi Paspor
  6. Asli dan Fotokopi NPWP Badan
  7. Asli dan Fotokopi NPWP Wakil Wajib Pajak
  8. Email aktif
  9. surat kuasa dan KTP kuasa dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus
  1. Permohonan disampaikan secara langsung oleh kuasa khusus Wajib Pajak
  2. Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
  3. Asli dan Fotokopi Surat Penunjukan
  4. Identitas
    a. Kuasa Wajib Pajak: Asli dan Fotokopi KTP
    b. Wakil Wajib Pajak WNA: Fotokopi Paspor
  5. Asli dan Fotokopi NPWP Badan
  6. Asli dan Fotokopi NPWP kuasa Wajib Pajak
  7. Email aktif
  1. Permohonan disampaikan secara langsung oleh Bendahara
  2. Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
  3. Asli dan Fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Bendahara
  4. Asli dan Fotokopi KTP
  5. Asli dan Fotokopi SKT/NPWP Bendahara (bukan NPWP Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara)
  6. Email aktif

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

  1. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP
  2. bagi Warga Negara Asing, yaitu fotokopi paspor, atau fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
  1. fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal diwakili oleh salah satu ahli waris
  2. fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan dan fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal diwakili oleh pelaksana wasiat, atau
  3. fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi Kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan;
  1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap,
  2. dokumen identitas diri seluruh pengurus, meliputi:
    a. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP;
    b. bagi Warga Negara Asing, yaitu: fotokopi paspor dan fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  1. surat keterangan sebagai cabang bagi Badan atau surat keterangan penunjukan dari  kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, dan
  2. dokumen identitas diri pimpinan cabang atau bentuk usaha tetap, meliputi:
    a. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP;
    b. bagi Warga Negara Asing, yaitu: fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
  1. fotokopi perjanjian kerja sama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (joint operation),
  2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,
  3. dokumen identitas diri pengurus yang ditunjuk sebagai wakil bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi:
    a. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan Kartu NPWP;
    b. bagi Warga Negara Asing, yaitu: fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
  1. fotokopi dokumen penunjukan sebagai:
    a. kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat,
    b. kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah, atau
    c. kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa
  2. fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Penerimaan dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa
  3. fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk , dan
  4. fotokopi NPWP orang pribadi yang ditunjuk 

Bila pengusaha menggunakan Kantor Virtual sebagai tempat kegiatan usaha atau tempat
kedudukan, tambahan melampirkan fotokopi dokumen:

  1. kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis yang masih berlaku antara penyedia jasa Kantor Virtual dan Pengusaha; dan
  2. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), atau dokumen sejenis lainnya.

Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP)​ yang sudah dikukuhkan untuk dapat memperolah layanan perpajakan secara elektronik permintaan nomor seri Faktur Pajak dan pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-faktur), perlu melakukan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak. Permohonan aktivasi akun PKP dapat diajukan bersama dengan permohonan pengukuhan PKP.

  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia;
  2. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing
  1. menunjukkan asli kartu identitas diri wakil berupa:
    a. KTP dan kartu keluarga, bagi Warga Negara Indonesia; atau
    b. paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing;
  2. menunjukkan BPS atau tanda terima pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat permintaan aktivasi akun PKP; dan
  3. menunjukkan dokumen pewarisan, ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus bagi PKP berbentuk Warisan Belum Terbagi;
  1. menunjukkan asli kartu identitas pengurus berupa:
    a. KTP dan kartu keluarga, bagi Warga Negara Indonesia; atau
    b. paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing
  2. menunjukkan BPS atau tanda terima pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat permintaan aktivasi akun PKP; dan
  3. menunjukkan asli:
    a. surat pengangkatan sebagai pengurus, bagi PKP Badan;
    b. surat penunjukan sebagai pimpinan cabang, bagi PKP Badan dengan status cabang; atau
    c. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap
  1. menunjukkan asli kartu identitas pengurus berupa:
    a. KTP dan kartu keluarga, bagi Warga Negara Indonesia; atau
    b. paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing;
  2. menunjukkan BPS atau tanda terima pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat permintaan aktivasi akun PKP; dan
  3. menunjukkan asli akta atau dokumen pendirian Kerja Sama Operasi (Joint Operation
  1. menunjukkan asli kartu identitas wakil Instansi Pemerintah; dan
  2. menunjukkan asli surat penunjukan sebagai:
    a. kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, atau Bendahara Penerimaan, untuk Instansi Pemerintah Pusat
    b. kepala Instansi Pemerintah Daerah, pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, atau Bendahara Penerimaan, untuk Instansi Pemerintah Daerah, atau
    c. kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.

Sertifikat Elektronik (Sertifikat Digital)

  1. Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik
  2. Datang langsung bagi orang pribadi yang bersangkutan, , kecuali kondisi tertentu dapat diwakili oleh pihak lain. bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dilakukan wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi
  3. menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa:
    a. KTP, bagi Warga Negara Indonesia, atau
    b. paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing
    c. Kartu NPWP atau SKT
  4. menyerahkan asli surat penunjukan dari Wajib Pajak orang pribadi dengan kondisi tertentu
  1. Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik
  2. Datang langsung: salah satu pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, untuk Wajib Pajak Badan dengan status pusat; atau pimpinan cabang Wajib Pajak Badan atau pengurus cabang lainnya, untuk Wajib Pajak Badan dengan status cabang
  3. dokumen identitas diri salah satu pengurus meliputi:
    a. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP;
    b. bagi Warga Negara Asing, yaitu: fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
  4. Dokumen pendirian badan usaha, meliputi: akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan selain bentuk usaha tetap; atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap
  5. SPT Tahunan Pajak Penghasilan seluruh anggota Kerja Sama Operasi (Joint Operation) untuk tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Sertifikat Elektronik, bagi Wajib Pajak Badan bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
  1. Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik
  2. Datang langsung: 
    a. kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
    b. kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah;  atau
    c. kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa;
  3. menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi  dokumen penunjukan sebagai:
    a. kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
    b. kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi
    Pemerintah Daerah; atau
    c. kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan
    desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa
  4. dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk
  5. fotokopi NPWP orang pribadi yang ditunjuk

Update Administrasi NPWP

  1. formulir permohonan
  2. dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan tersebut, termasuk dokumen elektronik yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak
  1. Formulir Permohonan
  2. Dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak pindah ke wilayah kerja KPP lain.
  1. Formulir Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif
  2. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif
  3. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non-Efektif
  1. Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif
  2. Melampirkan dokumen pendukung

Persyaratan permohonan Penghapusan NPWP diajukan menggunakan formulir penghapusan NPWP dilengkapi dengan:

  • Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, berupa: surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan warisan
  • Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, berupa dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
  • Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP, berupa dokumen yang menyatakan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP
  • wanita kawin yang memiliki NPWP terpisah dari suaminya, berupa: fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan dari wanita kawin tersebut bahwa: tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami
  • anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, namun telah memiliki NPWP, berupa kartu keluarga
  • Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi, berupa surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris
  • Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, berupa surat pernyataan di atas meterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak pusat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain;
  • Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan, berupa fotokopi akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, berupa fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha tersebut
  • Instansi Pemerintah yang dilikuidasi, berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara/lembaga, atau
  • Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP, berupa: surat pernyataan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWP; dan fotokopi seluruh Kartu NPWP yang dimiliki.

Penting:

Proses penghapusan NPWP paling lama 12 bulan, jika lebih dari itu belum terima Surat Penghapusan NPWP, maka dianggap diterima. Jika Permohonan ada yang kurang lengkap, Anda akan dikirimi surat pemberitahuan dan dapat diajukan kembali setelah dilengkapi.

Selama belum diterima Surat Penghapusan NPWP, maka kewajiban perpajakan masih melekat, sehingga untuk menghindari sanksi administrasi (misal denda tidak lapor SPT Tahunan), saat mengajukan penghapusan NPWP sekaligus mengajukan permohonan Non Efektif dengan alasan menunggu proses penghapusan NPWP.

  1. Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  2. dokumen pendukung
  1. Formulir Permintaan Kembali
  2. Lampiran dokumen pendukung adalah sama dengan persyaratan permohonan, silakan lihat syarat permohonan pendaftaran NPWP atau pengukuhan PKP

Surat Keterangan Bebas (SKB) , Surat Keterangan (Suket)

  1. Formulir permohonan
  2. Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Jumlah  Bruto Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp 60.000.000,00
  3. fotokopi Kartu Keluarga, 
  4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan.
  5. fotokopi KTP /NPWP penjual dan pembeli
  6. fotokopi bukti penjualan/kuitansi/draf Akta atau dokumen lainnya
  1. Formulir permohonan
  2. Surat Pernyataan Hibah
  3. fotokopi Kartu Keluarga pemberi dan penerima hibah
  4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan.
  5. fotokopi KTP /NPWP pemberi dan penerima hibah
  1. Formulir permohonan
  2. Surat Pernyataan Pembagian Waris
  3. fotokopi Kartu Keluarga pemberi dan penerima waris
  4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan.
  5. fotokopi KTP /NPWP pemberi dan penerima waris

Wajib Pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Wajib Pajak Kriteria PP 23/2018, dapat dibebaskan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22/PPh Pasal tetapi tetap membayar PPh Final 0,5%

  1. formulir permohonan
  2. Surat Kuasa Khusus, bila dikuasakan/diwakilkan
  3. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir
  4. memenuhi kriteria Subjek Pajak PP 23 

Untuk pengajuan secara manual

  1. formulir permohonan penelitian penyetoran PPh pengalihan tanah/bangunan
  2. surat setoran pajak
  3. surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya
  4. fotokopi seluruh bukti penjualan (bukti transfer, faktur penjualan dan/atau bukti  penerimaan kas);
  5. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)  tahun terakhir
  6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara  Indonesia
  7. fotokopi Paspor bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara Asing.
  8. Surat pernyataan tidak wajib memiliki NPWP, bila Wajib Pajak belum berNPWP dan tidak masuk kriteria wajib berNPWP.

Pemindahbukuan

  • Formulir permohonan
  • Surat Pernyataan bukan Pembayarannya dan tidak keberatan dipindahbukuan
  • Surat Pernyataan Kesalahan Perekaman SSP oleh Bank Pos

Surat Kuasa Khusus

  1. fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;
  2. surat pernyataan sebagai konsultan pajak;
  3. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  4. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
  1. fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, atau sertifikat konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  2. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
  4. fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Wajib Pajak.

PER-04/PJ/2020 | PER-06/PJ/2019 |  PER-30/PJ/2009 | PMK-99/PMK.03/2018 | PER-21/PJ/2019  | PER-18/PJ/2017  |  PMK-242/PMK.03/2014 |  PMK-229/PMK.03/2014 | dan edit seperlunya

Formulir permohonan dapat diunduh