Permasalahan

Kartu NPWP

Butuh kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk persyaratan melamar kerja, mengajukan pinjaman, mendaftarkan badan usaha/lembaga sosial, mengajukan leasing,  mendirikan cabang usaha ditempat lain, dan lain-lain.  Silakan mengajukan Pendaftaran NPWP  [1 hari kerja setelah BPE terbit]

Nama dan alamat yang tercetak pada kartu NPWP terdapat salah ketik nama/alamat atau ada perubahan nama/alamat sesuai dengan elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP) terakhir. Perubahan sumber penghasilan, jenis kegiatan usaha, struktur modal, perubahan kepala instansi/bendahara pemerintah yang ditunjuk, Anda dapat mengajukan Perubahan Data Wajib Paja[1 hari kerja setelah BPE terbit]

Pindah domisili kabupaten/kota tempat bekerja dan eKTP terakhir beralamat di kabupaten/kota tempat bekerja,  tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak pindah ke wilayah kerja KPP lain, dapat diajukan Pemindahan Wajib Pajak [5 hari kerja setelah BPE terbit]

Wanita kawin (istri) yang suaminya sudah memiliki NPWP (baik sebagai ASN, Swasta, atau Usahawan/Pekerjaan Bebas), tidak ada perjanjian Pisah Harta, dan tidak berkeinginan menjalankan kewajiban perpajakan terpisah Istri dapat mengajukan Penghapusan NPWP + Permohonan Non-Efektif + Pencetakan kembali (Cetak ulang kartu NPWP Isteri)

Pensiunan yang mendapat penghasilan hanya dari gaji pensiun bulanan dan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tidak ada penghasilan lain, bila menghendaki pensiunan tidak dikenakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi setiap tahun. Pensiunan dapat mengajukan Permohonan Status Wajib Pajak Non Efektif

Wajib Pajak Orang Pribadi yang meninggal dunia, maka ahli waris dapat mengajukan permohonan Penghapusan NPWP

Apabila kartu NPWP, Surat keterangan Terdaftar (SKT), dan /atau Surat Pengukuhan PKP hilang, rusak, model lama, tulisan sudah pudar dapat diajukan cetak ulang dengan pengajuan Permintaan Kembali 

Pengusaha Kena Pajak

Wajib Pajak orang Pribadi, Badan, Cabang, atau Joint Operation yang secara aturan wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), secara aturan belum wajib PKP tapi ingin dikukuhkan PKP, ingin dapat menerbitkan Faktur Pajak, atau ingin dapat mengkreditkan Pajak Masukan Faktur Pajak saat pembelian sehingga biaya/beban usaha berkurang, dapat diajukan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Setelah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya melakukukan pembuatan Faktur Pajak, namun untuk dapat menerbitkan Faktur Pajak harus menggunakan aplikasi e-Faktur. Untuk menjalankan aplikasi eFaktur dan mendapatkan jatah nomor seri faktur dari enofa.pajak.go.id harus mendapatkan Sertifikat Elektronik (Sertifikat Digital) sebagai pengamanan aplikasi tersebut. Pengajuan disebut Permintaan Sertifikat Elektronik  

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sertifikat Elektronik selain untuk permintaan nomor seri faktur dan pembuatan e-Faktur dapat digunakan untuk layanan elektronik lainnya, yaitu:

  • pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan berbentuk elektronik, pembuatan dan pelaporan
    SPT Masa Pajak Penghasilan (e-bupot);
  • pengajuan surat keberatan secara elektronik
  • pengajuan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh Wajib Pajak secara elektronik
  • pengajuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak secara elektronik; dan/atau
  • Layanan Perpajakan Secara Elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh
    Direktorat Jenderal Pajak.
Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP)​ yang sudah dikukuhkan untuk dapat memperolah layanan perpajakan secara elektronik permintaan nomor seri Faktur Pajak dan pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-faktur), perlu melakukan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak. Permohonan aktivasi akun PKP dapat diajukan bersama dengan permohonan pengukuhan PKP.

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

PKP dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP terhadap Pengusaha yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai PKP, misal:  jumlah peredaran usaha 1 (satu) tahun buku tidak melebihi batas  wajib PKP,  PKP orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan., PKP bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia, PKP status Non-Efektif, Pemusatan PPN ditempat lain dan lainnya. Wajib Pajak PKP dapat mengajukan Pencabutan Pengukuhan PKP

Layanan Online via internet (djponline.pajak.go.id)

Setelah Anda mendapatkan NPWP dan/atau sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Anda membutuhkan layanan pembuatan ID BIlling untuk membayar pajak, layanan pelaporan SPT Masa/SPT Tahunan melalui internet, dan layanan permohonan lain (Konfirmasi Status Wajib Pajak, Permohonan Surat Keterangan Bebas, dan lainnya)  melalui internet, layanan-layanan via internet (situs djponline.pajak.go.id) membutuhkan aktivasi kode EFIN (Electronic Filing Identification Number) .

Kode EFIN berisi 10 digit angka yang digunakan  untuk mendaftar pertama kali pada layanan pajak online via djponline.pajak.go.id dan juga digunakan untuk mereset password/email jika suatu saat Anda lupa.

Permohonan mendapatkan kode FIN disebut Permohonan Aktivasi EFIN.

Penetapan Status Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali

Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif  (NE) dapat disetujui atas alasan sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP , dan juga termasuk untuk digunakan sebagai syarat memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
  4. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan
  5. tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 (dua) tahun berturut-turut
  6. Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP
  7. Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan
  8. NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri
  9. Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP
  10. Wajib Pajak selain sebab diatas yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP

Wajib Pajak Non-Efektif dapat diaktifkan kembali bila tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non-Efektif dengan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif

Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP dapat dilakukan antara lain dalam hal:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP
  4. wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya
  5. wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya
  6. anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki NPWP
  7. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi
  8. Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain
  9. Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha
  10. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
  11. Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dilikuidasi karena mengalami kondisi sebagai berikut: tidak lagi beroperasi sebagai Instansi Pemerintah; pembubaran Instansi Pemerintah yang disebabkan karena penggabungan Instansi Pemerintah; tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; atau tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain
  12. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP Cabang; dan/atau
  13. Wajib Pajak yang memiliki NPWP Cabang PBB sektor P3 yang secara nyata tidak lagi: mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi; dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, berkenaan dengan objek pajak PBB sector P3
Pemindahbukuan , Perpanjangan waktu pelunasan, Pengangsuran/Penundaan Bayar

Ketika Anda melakukan kesalahan pembuatan ID Billing dan tentunya pembayaran terjadi kesalahan: Nama, NPWP, Masa Pajak, Tahun Pajak, Nomor Ketetapan, dan Nominal. Anda dapat melakukan koreksi pembayaran tersebtu dengan mengajukan Pemindahbukuan (Pbk)

Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pelunasan atas Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada  mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak (PPh Pasal 29), SPPT PBB, atau pajak yang masih harus dibayar (Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali), karena kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga tidak mampu bayar pajak pada waktunya.

Surat Keterangan Bebas

Pada suatu transaksi yang didalamnya terdapat kewajiban perpajakan misal: Jual beli tanah/bangunan, Hibah tanah/bangunan, Waris tanah/bangunan, penjualan barang/ penyerahan jasa yang terdapat kewajiban dipotong/dipungut pajaknya, dan lainnya. Beberapa Wajib Pajak bisa mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pemotongan/pemungutan/pembayaran pajak. Namun dibebaskan dari pemotongan/pemungutan/pembayaran pajak tadi, beberapa tidak bersifat otomatis melainkan harus melalui prosedur mendapatkan Surat Keterangan Bebas pemotongan/pemungutan/pembayaran pajak dahulu.

Beberapa permohonan Surat keterangan bebas dapat diajukan melalui online/DJP Online (djponline.pajak.go.id)

 dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan Wajib Pajak Peredaran bruto tertentu (PP 23) 
Permohonan dapat diajukan secara online

Pengalihan Tanah/Bangunan (Jual beli/Hibah/Waris)

Ketika akan melakukan transaksi jual beli tanah, pembuatan sertifikat tanah, karena jual beli/hibah/waris. Salah satu syarat pemrosesan Akta/sertifikat adalah Pajak Penghasilan atas penjual/pemberi tanah/bangunan sudah terbayar. Bukan hanya harus terbayar, tetapi pembayaran tersebut haris mendapat pengesahan (validasi)/Surat keterangan penelitan formal penyetoran PPh Pengalihan Hak Tanah/bangunan. Diajukanlah Permohonan Penelitian Penyetoran PPh atas pengalihan hak Tanah/Bangunan

Bagi yang menjual tanah/bangunan, namun penjualannya dibawah 60 juta dan penghasilan setahun dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, penjual tersebut dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh Pengalihan Hak Tanah/Bangunan. dengan mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh  atas pengalihan tanah/bangunan karena atas Jual Beli Tanah/Bangunan 

Bagi ahli waris yang mendapat bagian warisan tanah/bangunan dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh atas pengalihan tanah/bangunan karena Waris Tanah/Bangunan

Pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang hibah tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikian, atau penguasaan antara pihak pihak yang bersangkutan, dapat dibebaskan PPh Pengalihan Hak Tanah/Bangunan dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh atas pengalihan tanah/bangunan karena Hibah

Kuasa - Wakil - Penunjukan untuk mewakili urusan perpajakan

Ketika Wajib Pajak tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakan dan menghendaki untuk diwakilkan/dikuasakan kepada orang lain/pihak lain/karyawannya, maka Wajib Pajak yang bersangkutan membuat Surat Kuasa Khusus yang berisi penyerahan kewenangan kepada yang ditunjuk/diberikan kuasa untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, misal: lapor SPT Masa/Tahunan, memberikan konfirmasi/klarifikasi, menghadiri pemeriksaan pajak.

[BPE : Bukti Penerimaan Elektronik, tanda terima permohonan/pelaporan]

Persyaratan permohonan