Pembayar Pajak

Orang Pribadi

manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri)

orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, pabrik, instansi, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah); pegawai; pekerja; termasuk pensiunannya

lebih lanjut

Orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

  1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  3. olahragawan;
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;.
  6. agen iklan;
  7. pengawas atau pengelola proyek;
  8. perantara;
  9. petugas penjaja barang dagangan;
  10. agen asuransi; dan
  11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

lebih lanjut

Tab Content

 

lebih lanjut

Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi adalah Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan

Badan

PT (perseroan terbatas), CV (perseroan komanditer), perseroan lainnya, (BUMN/BUMD) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Secara umum penafsiran Non Profit dapat dilihat pada tujuan dibentuk/didirikan yang tertuang pada Akta Pendirian. Perlakuan perpajakan secara umum sama dengan Wajib Pajak Badan Profit oriented, namun berbeda pada penerapan sisa lebih (laba: pada Wajib Pajak Badan Profit Oriented) yang digunakan kembali untuk pengembangan dan penelitian selama jangka 4 tahun ke depan.  

lebih lanjut

Instansi Pemerintah

instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *