Pajak Bumi dan Bangunan

Konsep Dasar PBB

Pajak adalah:

  • Kontribusi wajib kepada negara
  • Orang pribadi atau badan 
  • Bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
  • Tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
  • Keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

PBB, adalah Pajak Kebendaan

  • Pajak atas Tanah dan /atau Bangunan
  • Jelas Lokasi
  • Jelas Luas tanah / Luas bangunan
  • Jelas Nama
  • Jelas SPPT nya
Wajib Pajak yang membayar Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang:
  • Memiliki Tanah/Bangunan, atau
  • Menguasai Tanah/Bangunan, atau
  • Mengambil manfaat atas tanah/Bangunan
Saat Terutang PBB
  • PBB adalah Pajak Tahunan
  • Dibayar satu kali setahun, bila sudah dibayar, kewajiban tahun tersebut sudah selesai
  • Saat terutang PBB adalah 1 Januari
  • Jadi bila ada jual beli tanggal 2 Februari, maka PBB terutang tetap menjadi kewajiban yang tercetak di SPPT 

SPPT Bukan Bukti Kepemilikan

Produk Hukum atas Tanah/Bangunan

Produk Hukum
Tujuan
Instansi yang membuat
SPPT PBB
Kewajiban Perpajakan
KPP Pratama/ Pemda
Akta   (jual beli, hibah, waris, dll)
Perpindahan Kepemilikan
PPAT (Pejabat pembuat Akta Tanah/PPAT) dan Camat (PPAT Sementara)
Sertifikat
Bukti Kepemilikan Hak yang sah
Kantor Pertanahan (BPN)

Mutasi adalah pengajuan yang secara sederhana adalah perpindahan kepemilikan atau terjadi pergantian nama. Mutasi dibagi menjadi dua jenis dilihat dari keutuhan (kesatuan) objek pajak. Mutasi dapat terjadi karena: Jual beli, Hibah, Waris, tukar menukar, dan perpindahan kepemilikan lainnya. Objek pajak yang merupakan pecahan dari objek pajak lama (yang telah dikenakan PBB) tidak termasuk kategori objek pajak baru sehingga tidak dapat didaftarkan melalui jenis pelayanan ini karena akan menyebabkan dobel SPPT (pengenaan ganda atas satu objek pajak). Perubahan dataobjek pajak tersebut harus melalui pelayanan Mutasi Objek/Subjek Pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE- 60/PJ/2012 Tentang Prosedur Kerja Penyelesaian Mutasi Objek Dan/Atau Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan mutasi dibagi menjadi dua  macam, yaitu:

a.       Mutasi Penuh
Mutasi penuh dalam hal terjadi perubahan subjek pajak atas suatu objek pajak secara keseluruhan,dapat pula disebut mutasi habis yang artinya adalah perpindahan nama di SPPT ke nama baru dalam satu bidang yang sama. Keluasannya juga dalam jumlah yang sama atau keluasan yang berbeda asal masih utuh satu Objek Pajak atau satu SPPT tersebut.
b.      Sebagian
Mutasi sebagiandalam hal terjadi pemecahan atau penggabungan objek pajak, dapat pula diartikan sebagai mutasi pecah atau mutasi gabung. Berbeda dengan Mutasi penuh, mutasi sebagian dapat diartikan perpindahan kepemilikan sebagian tanahnya dan sebagian tanahnya masih kembali ke pemilik lama atau pemilik baru. Mutasi sebagian dapat terjadi dari 1 bidang tanah/satu SPPT PBB menjadi 2 bidang tanah/SPPT atau lebih. Mutasi dari 2 bidang tanah atau lebih menjadi satu bidang/SPPT dimasukkan dalam mutasi sebagian juga.

Awalnya pengajuan pembetulan adalah pengajuan yang menyelesaikan permasalahan yang tidak bersifat materi, tidak ada pengajuan perubahan nominal PBB terutang, misalnya salah ketik nama dan salah ketik alamat. Namun dalam perkembangan belakang dengan peraturan atas konsep pembetulan adalah tidak adanya perbedaanpenafsiran  antara wajib pajak dan pegawai pajak. Maka pembetulan adalah pengajuan dalam penyelesaian permasalahan, seperti:

a.       Salah ketik nama
b.      Salah ketik alamat Wajib Pajak atau Objek Pajak
c.       Salah ketik luas tanah dan/atau bangunan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *