Pajak Bumi dan Bangunan

Konsep Dasar PBB

Pajak adalah:

  • Kontribusi wajib kepada negara
  • Orang pribadi atau badan 
  • Bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
  • Tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
  • Keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

PBB, adalah Pajak Kebendaan

  • Pajak atas Tanah dan /atau Bangunan
  • Jelas Lokasi
  • Jelas Luas tanah / Luas bangunan
  • Jelas Nama
  • Jelas SPPT nya

Wajib Pajak yang membayar Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang:

  • Memiliki Tanah/Bangunan, atau
  • Menguasai Tanah/Bangunan, atau
  • Mengambil manfaat atas tanah/Bangunan

Saat Terutang PBB

  • PBB adalah Pajak Tahunan
  • Dibayar satu kali setahun, bila sudah dibayar, kewajiban tahun tersebut sudah selesai
  • Saat terutang PBB adalah 1 Januari
  • Jadi bila ada jual beli tanggal 2 Februari, maka PBB terutang tetap menjadi kewajiban yang tercetak di SPPT 

SPPT Bukan Bukti Kepemilikan

Produk Hukum atas Tanah/Bangunan

Produk Hukum Tujuan Instansi yang membuat
SPPT PBB Kewajiban Perpajakan KPP Pratama/ Pemda
Akta   (jual beli, hibah, waris, dll) Perpindahan Kepemilikan PPAT (Pejabat pembuat Akta Tanah/PPAT) dan Camat (PPAT Sementara)
Sertifikat Bukti Kepemilikan Hak yang sah Kantor Pertanahan (BPN)

Pajak Daerah
Permasalahan
Penyelesaian
Permohonan
Persyaratan
Pajak Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Untuk meningkatkan  local taxing power pada kabupaten/kota:

  1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah
  2. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah)
  3. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah
  4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah
    Apa tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah sesuai UU Pajak

Kapan berlakunya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota?

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih dikenakan Pajak Pusat paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan yang diberlaku-kan di daerah masing-masing.
PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat.

Apa keuntungan bagi pemerintah kabupaten/kota dengan pengelolaan PBB-P2 ?

Penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Saat dikelola oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak/DJP) pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%.

Apakah ada ketentuan yang bisa dijadikan acuan oleh kabupaten/kota dalam mempersiapkan pengelolaan PBB-P2?

Dalam mempersiapkan diri untuk mengelola PBB-P2, kabupaten/kota dapat berpedoman pada Undang-Undang PDRD dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
Selain itu Direktur Jenderal Pajak juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

Apa saja tugas dan tanggung jawab kabupaten/kota dalam rangka persiapan pengalihan PBB-P2?

Pemerintah Daerah (Pemda) harus menyiapkan:

  1. Perda, Peraturan Kepala Daerah (Perkepda), dan Standard Operation Procedure(SOP);
  2. Sumber Daya Manusia;
  3. Struktur organisasi dan tata kerja;
  4. Sarana dan prasarana;
  5. Pembukaan rekening penerimaan; dan
  6. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait (notaris/PPAT, BPN, dan lain-lain).

Hal-hal apa saja yang bisa diadopsi oleh kabupaten/kota dari Pusat?

Banyak hal yang bisa diadopsi oleh pemda dari DJP, antara lain:

  1. Tarif efektif, sistem administrasi PBB (pendataan, penilaian, penetapan, dan lain-lain);
  2. Kebijakan/peraturan dan SOP pelayanan;
  3. Keahlian SDM (melalui pelatihan);
  4. Sistem manajemen informasi objek pajak, dan lain-lain.

Apa saja yang perlu diperhatikan oleh kabupaten/kota dalam mengelola PBB-P2?

  1. Kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah;
  2. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
  3. Menjaga kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (WP); dan
  4. Akurasi data subjek dan objek pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tetap terjaga.

Peluang apa saja yang dapat diperoleh oleh kabupaten/kota dengan pengalihan PBB-P2 ini?

  1. Penyeimbangan kepentingan budgeter dan reguler karena diskresi kebijakan ada di kabupaten/kota;
  2. Penggalian potensi penerimaan yang lebih optimal karena jaringan birokrasi yang lebih luas;
  3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada WP; dan
  4. Peningkatan akuntabilitas penggunaan penerimaan PBB.

Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengalihan PBB-P2?

  1. Proses pengalihan berjalan lancar dengan biaya yang minimal;
  2. Stabilitas penerimaan PBB-P2 tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat diterima; dan
  3. Wajib Pajak tidak merasakan adanya penurunan pelayanan.

Permasalahan

Salah Ketik Nama
Salah Ketik Alamat Subjek / Objek
Luas Tanah / Bangunan berbeda
Kelas Tanah terlalu tinggi/rendah
Kelas Bangunan terlalu tinggi/rendah
Jual Beli
Hibah
Waris
Tukar Menukar
Pindah kepemilikan lainnya
Pemecahan / Penggabungan Objek
Belum terbit SPPT
Terlewat Pendataan
Tidak mampu membayar secara ekonomi
Tidak ada Objek / salah pengukuran
Tanah habis
Tanah gabung dengan objek lain
Fasilitas Umum / Sosial / Cagar Alam / Tanah negara
SPPT Hilang
Belum terima SPPT

Penyelesaian

Permasalahan Penyelesaian
Belum terbit SPPT Data Baru
Terlewat Pendataan
Luas Tanah / Bangunan berbeda Pembetulan
Salah Ketik Alamat Subjek / Objek
Salah Ketik Nama Wajib Pajak
Hibah Mutasi
Jual Beli
Pemecahan / Penggabungan Objek
Pindah kepemilikan lainnya
Tanah gabung dengan objek lain
Tukar Menukar
Waris
Kelas Bangunan terlalu tinggi/rendah Keberatan
Kelas Tanah terlalu tinggi/rendah
Fasilitas Umum / Sosial / Cagar Alam / Tanah negara Pembatalan
SPPT terbit dua atau lebih atas objek yang sama
Tanah sudah habis
Tidak ada Objek (karena salah pendataan/pengukuran)
Bencana alam Pengurangan
Pensiunan
Tidak mampu membayar secara ekonomi
Veteran
Bayar PBB dua kali Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Kelebihan pembayaran PBB terutang
Salah Penunjukan Wajib Pajak di SPPT PBB Pencabutan ditunjuk sebagai Wajib Pajak
Belum terima SPPT SK NJOP
Fasilitas Umum/Keagamaan/Pendidikan akan mengajukan sertifikat tanah
SPPT Hilang Salinan
SPPT Rusak

Permohonan

Pembetulan
Keberatan
Mutasi Seluruh/Penuh
Mutasi Sebagian/Pecah
Data Baru
Pengurangan
Pembatalan
Salinan
Surat Keterangan NJOP

Persyaratan

Berbagai persyaratan mungkin diperlukan dalam proses pengerjaan permohonan/pengajuan dan mungkin beberapa tidak dibutuhkan. Persyaratan yang diperlukan antara lain:

1. Surat pengajuan

2. Identitas diri wajib pajak

3. Bukti kepemilikan

4. Formulir pendataan

5. SPPT

6. STTS atau bukti pembayaran

7. Surat Keputusan

8. Bukti pendukung lainnya

Mutasi SPPT PBB

Mutasi adalah pengajuan yang secara sederhana adalah perpindahan kepemilikan atau terjadi pergantian nama. Mutasi dibagi menjadi dua jenis dilihat dari keutuhan (kesatuan) objek pajak. Mutasi dapat terjadi karena: Jual beli, Hibah, Waris, tukar menukar, dan perpindahan kepemilikan lainnya. Objek pajak yang merupakan pecahan dari objek pajak lama (yang telah dikenakan PBB) tidak termasuk kategori objek pajak baru sehingga tidak dapat didaftarkan melalui jenis pelayanan ini karena akan menyebabkan dobel SPPT (pengenaan ganda atas satu objek pajak). Perubahan dataobjek pajak tersebut harus melalui pelayanan Mutasi Objek/Subjek Pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE- 60/PJ/2012 Tentang Prosedur Kerja Penyelesaian Mutasi Objek Dan/Atau Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan mutasi dibagi menjadi dua  macam, yaitu:

a.       Mutasi PenuhMutasi penuh dalam hal terjadi perubahan subjek pajak atas suatu objek pajak secara keseluruhan,dapat pula disebut mutasi habis yang artinya adalah perpindahan nama di SPPT ke nama baru dalam satu bidang yang sama. Keluasannya juga dalam jumlah yang sama atau keluasan yang berbeda asal masih utuh satu Objek Pajak atau satu SPPT tersebut.b.      SebagianMutasi sebagiandalam hal terjadi pemecahan atau penggabungan objek pajak, dapat pula diartikan sebagai mutasi pecah atau mutasi gabung. Berbeda dengan Mutasi penuh, mutasi sebagian dapat diartikan perpindahan kepemilikan sebagian tanahnya dan sebagian tanahnya masih kembali ke pemilik lama atau pemilik baru. Mutasi sebagian dapat terjadi dari 1 bidang tanah/satu SPPT PBB menjadi 2 bidang tanah/SPPT atau lebih. Mutasi dari 2 bidang tanah atau lebih menjadi satu bidang/SPPT dimasukkan dalam mutasi sebagian juga.
Pembetulan SPPT PBB

Awalnya pengajuan pembetulan adalah pengajuan yang menyelesaikan permasalahan yang tidak bersifat materi, tidak ada pengajuan perubahan nominal PBB terutang, misalnya salah ketik nama dan salah ketik alamat. Namun dalam perkembangan belakang dengan peraturan atas konsep pembetulan adalah tidak adanya perbedaanpenafsiran  antara wajib pajak dan pegawai pajak. Maka pembetulan adalah pengajuan dalam penyelesaian permasalahan, seperti:

a.       Salah ketik namab.      Salah ketik alamat Wajib Pajak atau Objek Pajakc.       Salah ketik luas tanah dan/atau bangunan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *