instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Kewajiban Perpajakan
  • pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai terutang atas pembayaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau APB Desa
  • pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal kantor atau satuan kerja kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, atau desa melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
  • membuat dan menyerahkan bukti potong atas pemotongan Pajak Penghasilan kepada pihak yang dipotong
  • melaporkan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai melalui SPT Masa
Administratif

Instansi Pemerintah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Permohonan diajukan secara elektronik atau tertulis (secara langsung; melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat), serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.

Permohonan pendaftaran NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Kepala KPP atau KP2KP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan melalui pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi.

 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha (dalam hal ini instansi pemerintah) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Permohonan pengukuhan PKP oleh Instansi Pemerintah disampaikan secara elektronik atau tertulis (secara langsung; melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat), serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.

Kepala KPP atau KP2KP meneliti pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian dokumen, memberikan keputusan berupa: menerima atau menolak. Keputusan diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap.

Instansi Pemerintah dapat melakukan perubahan data Instansi Pemerintah, termasuk dalam hal terdapat:
  1. perubahan identitas Instansi Pemerintah;
  2. perubahan alamat tempat kedudukan Instansi Pemerintah yang masih dalam wilayah kerja KPP yang sama;
  3. perubahan Kepala Instansi Pemerintah dan/atau pejabat bendahara; atau
  4. kesalahan tulis data Instansi Pemerintah pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Instansi Pemerintah dapat melakukan pemindahan tempat Instansi Pemerintah terdaftar, karena tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya pindah ke wilayah kerja KPP lain.

Instansi Pemerintah dapat mengajukan penetapan sebagai Wajib Pajak Non-Efektif, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP.

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak memberitahukan persetujuan penetapan Instansi Pemerintah sebagai Wajib Pajak Non-Efektif atau penolakan permohonan Instansi Pemerintah sebagai Wajib Pajak Non-Efektif kepada Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Instansi Pemerintah dapat mengajukan penghapusan NPWP terhadap Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Permohonan penghapusan NPWP disampaikan kepada: KPP atau KP2KP.

Permohonan penghapusan NPWP disampaikan oleh penanggung jawab proses likuidasi Instansi Pemerintah dan dilampiri dengan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara/lembaga.

Kepala KPP menerbitkan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Instansi Pemerintah diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

Instansi Pemerintah dapat mengajukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap Instansi Pemerintah yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai PKP Instansi Pemerintah. Permohonan pencabutan pengukuhan PKP Instansi Pemerintah disampaikan kepada: KPP atau KP2KP.

Pencabutan pengukuhan PKP Instansi Pemerintah berdasarkan permohonan PKP Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan. Kepala KPP menerbitkan keputusan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan PKP Instansi Pemerintah diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan PKP Instansi Pemerintah dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan surat keputusan pencabutan pengukuhan PKP Instansi Pemerintah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

Penghitungan

Aspek Perpajakan dan tarif

Instansi Pemerintah memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan, kepada orang pribadi atau badan. Pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan termasuk pembayaran Instansi Pemerintah kepada orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah terkait dengan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah, meliputi:
 
  1. pembayaran berkala selama masa perjanjian Bangun Guna Serah;
  2. penyerahan bangunan sebelum perjanjian Bangun Guna Serah berakhir;
  3. penyerahan bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian Bangun Guna Serah berakhir; dan/atau
  4. pembayaran lain terkait perjanjian Bangun Guna Serah, termasuk bagi hasil penggunaan bangunan dan denda perjanjian Bangun Guna Serah.
Besarnya pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.
 
Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam bentuk bangunan (penyerahan bangunan sebelum perjanjian Bangun Guna Serah berakhir dan penyerahan bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian Bangun Guna Serah berakhir) merupakan nilai bangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah dari Instansi Pemerintah. Nilai bangunan ditentukan berdasarkan nilai yang tertinggi antara nilai pasar dan nilai jual objek pajak bangunan.
Penyetoran PPh dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran.
 
Contoh penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) persewaan tanah dan/atau bangunan:
PT A merupakan pemilik gedung perkantoran Menara X. Untuk mengelola Menara X, PT A mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT B. PT B berkewajiban untuk mengelola keamanan, kebersihan, dan melakukan perawatan di Menara X. Instansi Pemerintah C menyewa beberapa ruangan di Menara X yang digunakan sebagai kantor dan membayar biaya sewa sebesar Rp500.000.000,00 dan service charge (penyediaan jasa keamanan, kebersihan dan perawatan) untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp20.000.000,00. PT B membantu penagihan biaya sewa dan service charge kepada Instansi Pemerintah C. PPh yang wajib dipotong oleh Instansi Pemerintah C atas penghasilan sewa PT A adalah 10% x (Rp500.000.000,00 + Rp20.000.000,00) = Rp52.000.000,00. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Pembayaran
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kode Akun Pajak yang sering digunakan

Pelaporan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Referensi

Slide PMK-231/PMK.03/2019

Hitung

Hitung – Pajak Pengadaan barang, jasa, dan modal oleh Bendahara Pemerintah/Pemungut

Bayar
Bayar – Registrasi Billing System 1 sse.pajak.go.id
Bayar – Permohonan Aktivasi EFIN dan Registrasi Billing System djponline.pajak.go.id
Bayar – Membuat ID Billing melalui djponline.pajak.go.id
Bayar – Membuat ID Billing Bendahara dengan NPWP Rekanan
Membuat ID Billing melalui SMS – Bendahara Gaji/Pemberi Kerja PPh Pasal 21
Bayar – Bayar ID Billing yang sudah dibuat
Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Bendahara

Lapor
Lapor – SPT Masa PPh Pasal 21 -Contoh Bendahara BOS
Lapor – SPT Masa PPh Pasal 23 -Contoh Bendahara BOS
Lapor – SPT Masa PPN 1107 PUT -Contoh Bendahara Pemerintah

Bukti Potong PPh Pasal 21 1721 A2
Installer eSPT Masa PPh Pasal 21 v.2.4
Instal eSPT Masa PPh Pasal 21 v.2.4
Membuat Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 Kepala Desa dan Perangkat Desa – Bendahara Desa
Membuat SPT Masa PPh Pasal 21 dengan eSPT Masa PPh Pasal 21 – Bendahara Pemerintah
Manual Bahan Impor Bukti Potong PPh Pasal 21 1721 A2
File Bahan Impor Bukti Potong PPh Pasal 21 1721 A2

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
Penggunaan
Alur dan Peran dalam Penyusunan APBDesa
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
Penghitungan PPh pasal 21 Pegawai Tetap
Pegawai Tidak Tetap /Tenaga Kerja Lepas
Peserta Kegiatan
Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
Bea meterai Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Lain-lain
Contoh Pengisian Permohonan Penghapusan NPWP Bendahara Pemerintah
Contoh Pengisian Permohonan Perubahan Data Nama / Nomeklatur atau Petugas Bendahara Pemerintah