Daftar Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak

Kode Akun Pajak yang sering digunakan

No

Jenis Pajak

Jenis Setoran

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

1

PPh Pasal 21

Masa PPh Pasal 21

411121

100

2

PPh Pasal 22

Masa PPh Pasal 22

411122

100

3

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 atas Sewa

411124

100

4

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 atas Jasa

411124

104

5

PPh Pasal 25

Masa PPh Pasal 25 – Orang Pribadi

411125

100

6

PPh Pasal 25

Masa PPh Pasal 25 – Badan

411126

100

7

PPh Pasal 29

Tahunan PPh Pasal 29 – Orang Pribadi

411125

200

8

PPh Pasal 29

Tahunan PPh Pasal 29 – Badan

411126

200

9

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

411128

402

10

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

411128

403

11

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian

411128

405

12

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi

411128

409

13

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu (PP23) Sendiri

411128

420

14

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu (PP23) Pemotongan

411128

423

15

PPN

Masa PPN

411211

100

No

Jenis Pajak

Jenis Setoran

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

1

PPh Pasal 21

Masa PPh Pasal 21

411121

100

2

PPh Pasal 21

Honorarium yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan pensiunnya

411121

402

3

PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 Bendahara APBN

411122

910

4

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 atas Sewa

411124

100

5

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 atas Jasa

411124

104

6

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

411128

402

7

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

411128

403

8

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian

411128

405

9

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi

411128

409

10

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu (PP23) Pemotongan

411128

423

11

PPN

Pemungut PPN Dalam Negeri Bendahara APBN

411211

910

No

Jenis Pajak

Jenis Setoran

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

1

PPh Pasal 21

Masa PPh Pasal 21

411121

100

2

PPh Pasal 21

Honorarium yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan pensiunnya

411121

402

3

PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 Bendahara APBD

411122

920

4

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 atas Sewa

411124

100

5

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 atas Jasa

411124

104

6

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

411128

402

7

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

411128

403

8

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian

411128

405

9

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi

411128

409

10

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu (PP23) Pemotongan

411128

423

11

PPN

Pemungut PPN Dalam Negeri Bendahara APBD

411211

920

No

Jenis Pajak

Jenis Setoran

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

1

PPh Pasal 21

Masa PPh Pasal 21

411121

100

2

PPh Pasal 21

Honorarium yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan pensiunnya

411121

402

3

PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 Bendahara Dana Desa

411122

930

4

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 atas Sewa

411124

100

5

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 atas Jasa

411124

104

6

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

411128

402

7

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

411128

403

8

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian

411128

405

9

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi

411128

409

10

PPh Pasal 4 (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu (PP23) Pemotongan

411128

423

11

PPN

Pemungut PPN Dalam Negeri  Bendahara Dana Desa

411211

930

Kode Akun Pajak Lengkap

411121

100

Masa PPh Pasal 21

411121

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 21

411121

200

Tahunan PPh Pasal 21

411121

300

STP PPh Pasal 21

411121

310

SKPKB PPh Pasal 21

411121

311

SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

411121

320

SKPKBT PPh Pasal 21

411121

321

SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

411121

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411121

401

PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

411121

402

PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya

411121

500

PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran

411121

501

PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana

411121

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21

411121

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411122

100

Masa PPh Pasal 22

411122

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 22

411122

300

STP PPh Pasal 22

411122

310

SKPKB PPh Pasal 22

411122

311

SKPKB PPh Final Pasal 22

411122

320

SKPKBT PPh Pasal 22

411122

321

SKPKBT PPh Final Pasal 22

411122

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali

411122

401

PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas

411122

403

PPh Final Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

411122

500

PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran

411122

501

PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana

411122

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22

411122

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411122

900

Pemungut PPh Pasal 22 non- Bendaharaawan

411122

910

Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBN

411122

920

Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBD

411122

930

Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan Dana Desa

411123

100

Masa PPh Pasal 22 Impor

411123

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 22 Impor

411123

300

STP PPh Pasal 22 Impor

411123

310

SKPKB PPh Pasal 22 Impor

411123

320

SKPKBT PPh Pasal 22 Impor

411123

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411123

500

PPh Pasal 22 Impor atas pengungkapan ketidakbenaran

411123

501

PPh Pasal 22 Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana

411123

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor

411123

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411124

100

Masa PPh Pasal 23

411124

101

PPh Pasal 23 atas Dividen

411124

102

PPh Pasal 23 atas Bunga

411124

103

PPh Pasal 23 atas Royalti

411124

104

PPh Pasal 23 atas Jasa

411124

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 23

411124

300

STP PPh Pasal 23

411124

301

STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa

411124

310

SKPKB PPh Pasal 23

411124

311

SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa

411124

312

SKPKB PPh Final Pasal 23

411124

320

SKPKBT PPh Pasal 23

411124

321

SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa

411124

322

SKPKBT PPh Final Pasal 23

411124

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411124

401

PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi

411124

500

PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran

411124

501

PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana

411124

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 23

411124

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411125

100

Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi

411125

101

Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

411125

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Orang Pribadi

411125

200

Tahunan PPh Orang Pribadi

411125

300

STP PPh Orang Pribadi

411125

310

SKPKB PPh Orang Pribadi

411125

320

SKPKBT PPh Orang Pribadi

411125

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411125

500

PPh Orang Pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran

411125

501

PPh Orang Pribadi atas penghentian penyidikan tindak pidana

411125

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Orang Pribadi

411125

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411126

100

Masa PPh Pasal 25 Badan

411126

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Badan

411126

200

Tahunan PPh Badan

411126

300

STP PPh Badan

411126

310

SKPKB PPh Badan

411126

320

SKPKBT PPh Badan

411126

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411126

500

PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran

411126

501

PPh Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana

411126

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan

411126

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411127

100

Masa PPh Pasal 26

411127

101

PPh Pasal 26 atas Dividen

411127

102

PPh Pasal 26 atas Bunga

411127

103

PPh Pasal 26 atas Royalti

411127

104

PPh Pasal 26 atas Jasa

411127

105

PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT

411127

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 26

411127

300

STP PPh Pasal 26

411127

301

STP PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT

411127

310

SKPKB PPh Pasal 26

411127

311

SKPKB PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT

411127

320

SKPKBT PPh Pasal 26

411127

321

SKPKBT PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT

411127

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411127

500

PPh Pasal 26 atas pengungkapan ketidakbenaran

411127

501

PPh Pasal 26 atas penghentian penyidikan tindak pidana

411127

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 26

411127

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411128

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Final

411128

300

STP PPh Final

411128

310

SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)

411128

311

SKPKB PPh Final Pasal 15

411128

312

SKPKB PPh Final Pasal 19

411128

320

SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)

411128

321

SKPKBT PPh Final Pasal 15

411128

322

SKPKBT PPh Final Pasal 19

411128

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411128

401

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara

411128

402

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

411128

403

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

411128

404

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito/ Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI

411128

405

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian

411128

406

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham, Obligasi dan sekuritas lainnya di Bursa.

411128

407

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri

411128

408

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura

411128

409

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi

411128

410

PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri

411128

411

PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri

411128

413

PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri

411128

414

PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil

411128

415

PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT

411128

416

PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap

411128

417

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi

411128

418

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa

411128

419

PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas penghasilan berupa dividen

411128

420

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

411128

421

PPh Final atas Uplift dan Pengalihan Participating Interest di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi

411128

422

PPh Final atas pengungkapan harta bersih tambahan yang dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan

411128

499

PPh Final Lainnya

411128

500

PPh Final atas pengungkapan ketidakbenaran

411128

501

PPh Final atas penghentian penyidikan tindak pidana

411128

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final

411128

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

411128

514

SKPKB PPh Final atas harta bersih tambahan yang diperlakukan sebagai penghasilan

411128

515

SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak

411128

516

SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir

411129

100

PPh Non Migas Lainnya

411129

101

PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri

411129

300

STP PPh Non Migas Lainnya

411129

301

STP PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri

411129

310

SKPKB PPh Non Migas Lainnya

411129

311

SKPKB PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri

411129

320

SKPKBT PPh Non Migas Lainnya

411129

321

SKPKBT PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri

411129

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411129

500

PPh Non Migas Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran

411129

501

PPh Non Migas Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana

411129

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya

411129

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411129

512

PPh Non Migas Lain-Lain

411129

513

PPh Non Migas Lainnya atas pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan

411131

100

Fiskal Luar Negeri

411131

300

STP Fiskal Luar Negeri

411111

100

PPh Minyak Bumi

411111

300

STP PPh Minyak Bumi

411111

310

SKPKB PPh Minyak Bumi

411111

320

SKPKBT PPh Minyak Bumi

411111

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411112

100

PPh Gas Alam

411112

300

STP PPh Gas Alam

411112

310

SKPKB PPh Gas Alam

411112

320

SKPKBT PPh Gas Alam

411112

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411119

100

PPh Migas Lainnya

411119

300

STP PPh Migas Lainnya

411119

310

SKPKB PPh Migas Lainnya

411119

320

SKPKBT PPh Migas Lainnya

411119

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411211

100

Setoran Masa PPN Dalam Negeri

411211

101

Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean

411211

102

Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean

411211

103

Setoran Kegiatan Membangun Sendiri

411211

104

Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

411211

104

Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan

411211

105

Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar

411211

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPN Dalam Negeri

411211

300

STP PPN Dalam Negeri

411211

310

SKPKB PPN Dalam Negeri

411211

311

SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean

411211

312

SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean

411211

313

SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri

411211

314

SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri

411211

320

SKPKBT PPN Dalam Negeri

411211

321

SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean

411211

322

SKPKBT PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean

411211

323

SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

411211

324

SKPKBT Pemungut PPN Dalam Negeri

411211

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411211

500

PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran

411211

501

PPN Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana

411211

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri

411211

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411211

900

Pemungut PPN Dalam Negeri non-Bendaharawan

411211

910

Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBN

411211

920

Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBD

411211

930

Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa

411212

100

Setoran Masa PPN Impor

411212

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPN Impor

411212

300

STP PPN Impor

411212

310

SKPKB PPN Impor

411212

320

SKPKBT PPN Impor

411212

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411212

500

PPN Impor atas pengungkapan ketidakbenaran

411212

501

PPN Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana

411212

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN

411212

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411212

900

Pemungut PPN Impor non-Bendaharawan

411212

910

Pemungut PPN Impor Bendaharawan APBN

411212

920

Pemungut PPN Impor Bendaharawan APBD

411212

930

Pemungut PPN Impor Bendaharawan Dana Desa

411219

100

Setoran Masa PPN Lainnya

411219

300

STP PPN Lainnya

411219

310

SKPKB PPN Lainnya

411219

320

SKPKBT PPN Lainnya

411219

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411219

500

PPN Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran

411219

501

PPN Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana

411219

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN

411219

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411221

100

Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri

411221

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPnBM Dalam Negeri

411221

300

STP PPnBM Dalam Negeri

411221

310

SKPKB Masa PPnBM Dalam Negeri

411221

311

SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri

411221

320

SKPKBT Masa PPnBM Dalam Negeri

411221

321

SKPKBT Pemungut PPnBM Dalam Negeri

411221

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411221

500

PPnBM Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran

411221

501

PPnBM Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana

411221

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri

411221

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411221

900

Pemungut PPnBM Dalam Negeri non-Bendaharawan

411221

910

Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan APBN

411221

920

Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan APBD

411221

930

Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa

411222

100

Setoran Masa PPnBM Impor

411222

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPnBM Impor

411222

300

STP PPnBM Impor

411222

310

SKPKB PPnBM Impor

411222

320

SKPKBT PPnBM Impor

411222

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411222

500

PPnBM Impor atas pengungkapan ketidakbenaran

411222

501

PPnBM Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana

411222

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM pada saat impor BKP

411222

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411222

900

Pemungut PPnBM Impor non-Bendaharawan

411222

910

Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan APBN

411222

920

Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan APBD

411222

930

Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan Dana Desa

411229

100

Setoran Masa PPnBM Lainnya

411229

300

STP PPnBM Lainnya

411229

310

SKPKB PPnBM Lainnya

411229

320

SKPKBT PPnBM Lainnya

411229

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411229

500

PPnBM Lainya atas pengungkapan ketidakbenaran

411229

501

PPnBM Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana

411229

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM Lainnya

411229

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411611

100

Bea Meterai

411611

199

Pembayaran Pendahuluan SKP Bea Meterai

411611

2XX

Pembayaran deposit atas penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital untuk membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas

411611

300

STP Bea Meterai

411611

310

SKPKB Bea Meterai

411611

320

SKPKBT Bea Meterai

411611

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411611

500

Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran

411611

501

Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana

411611

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Bea Meterai

411611

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411611

512

Denda atas Pemeteraian Kemudian

411612

100

Penjualan Benda Meterai

411612

199

Pembayaran Pendahuluan SKP Benda Meterai

411612

300

STP Benda Meterai

411612

310

SKPKB Benda Meterai

411612

320

SKPKBT Benda Meterai

411612

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411612

500

Benda Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran

411612

501

Benda Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana

411612

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Benda Meterai

411612

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411613

100

Pajak Penjualan Batubara

411613

300

STP Pajak Penjualan Batubara

411613

310

SKPKB Pajak Penjualan Batubara

411613

320

SKPKBT Pajak Penjualan Batubara

411613

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411619

100

Setoran Masa Pajak Tidak Langsung Lainnya

411619

300

STP Pajak Tidak Langsung Lainnya

411619

310

SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya

411619

320

SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya

411619

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411619

900

Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya non-Bendaharawan

411619

910

Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya Bendaharawan APBN

411619

920

Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya Bendaharawan APBD

411619

930

Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya Bendaharawan Dana Desa

411621

300

STP atas Bunga Penagihan

411621

301

STP atas Denda Penagihan

411622

300

STP atas Bunga Penagihan PPN

411622

301

STP atas Denda Penagihan

411623

300

STP atas Bunga Penagihan PPnBM

411623

301

STP atas Denda Penagihan

411624

300

STP atas Bunga Penagihan PTLL

411624

301

STP atas Denda Penagihan

411313

500

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan atas pengungkapan ketidakbenaran

411313

501

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan atas penghentian penyidikan tindak pidana

411313

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

411313

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411314

500

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan atas pengungkapan ketidakbenaran

411314

501

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan atas penghentian penyidikan tindak pidana

411314

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

411314

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411315

500

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara atas pengungkapan ketidakbenaran

411315

501

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara atas penghentian penyidikan tindak pidana

411315

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara

411315

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411316

500

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi atas pengungkapan ketidakbenaran

411316

501

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi atas penghentian penyidikan tindak pidana

411316

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

411316

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411317

500

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi atas pengungkapan ketidakbenaran

411317

501

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi atas penghentian penyidikan tindak pidana

411317

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi

411317

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411319

500

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran

411319

501

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana

411319

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya

411319

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Sumber: PER-22/PJ/2017 tanggal 20 November 2017

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *