Daftar Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak

Kode Akun Pajak yang sering digunakan

Usaha/ Pekerjaan bebas
Instansi Pemerintah Pusat
Instansi Pemerintah Daerah
Instansi Pemerintah Desa
Usaha/ Pekerjaan bebas

No	Jenis Pajak	Jenis Setoran	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
1	PPh Pasal 21	Masa PPh Pasal 21	411121	100
2	PPh Pasal 22	Masa PPh Pasal 22	411122	100
3	PPh Pasal 23	PPh Pasal 23 atas Sewa	411124	100
4	PPh Pasal 23	PPh Pasal 23 atas Jasa	411124	104
5	PPh Pasal 25	Masa PPh Pasal 25 – Orang Pribadi	411125	100
6	PPh Pasal 25	Masa PPh Pasal 25 – Badan	411126	100
7	PPh Pasal 29	Tahunan PPh Pasal 29 – Orang Pribadi	411125	200
8	PPh Pasal 29	Tahunan PPh Pasal 29 – Badan	411126	200
9	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	411128	402
10	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	411128	403
11	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian	411128	405
12	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi	411128	409
13	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu (PP23) Sendiri	411128	420
14	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu (PP23) Pemotongan	411128	423
15	PPN	Masa PPN	411211	100

Instansi Pemerintah Pusat

No	Jenis Pajak	Jenis Setoran	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
1	PPh Pasal 21	Masa PPh Pasal 21	411121	100
2	PPh Pasal 21	Honorarium yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan pensiunnya	411121	402
3	PPh Pasal 22	Pemungut PPh Pasal 22 Bendahara APBN	411122	910
4	PPh Pasal 23	PPh Pasal 23 atas Sewa	411124	100
5	PPh Pasal 23	PPh Pasal 23 atas Jasa	411124	104
6	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	411128	402
7	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	411128	403
8	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian	411128	405
9	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi	411128	409
10	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu (PP23) Pemotongan	411128	423
11	PPN	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendahara APBN	411211	910

Instansi Pemerintah Daerah

No	Jenis Pajak	Jenis Setoran	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
1	PPh Pasal 21	Masa PPh Pasal 21	411121	100
2	PPh Pasal 21	Honorarium yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan pensiunnya	411121	402
3	PPh Pasal 22	Pemungut PPh Pasal 22 Bendahara APBD	411122	920
4	PPh Pasal 23	PPh Pasal 23 atas Sewa	411124	100
5	PPh Pasal 23	PPh Pasal 23 atas Jasa	411124	104
6	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	411128	402
7	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	411128	403
8	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian	411128	405
9	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi	411128	409
10	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu (PP23) Pemotongan	411128	423
11	PPN	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendahara APBD	411211	920

Instansi Pemerintah Desa

No	Jenis Pajak	Jenis Setoran	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
1	PPh Pasal 21	Masa PPh Pasal 21	411121	100
2	PPh Pasal 21	Honorarium yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan pensiunnya	411121	402
3	PPh Pasal 22	Pemungut PPh Pasal 22 Bendahara Dana Desa	411122	930
4	PPh Pasal 23	PPh Pasal 23 atas Sewa	411124	100
5	PPh Pasal 23	PPh Pasal 23 atas Jasa	411124	104
6	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	411128	402
7	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	411128	403
8	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian	411128	405
9	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi	411128	409
10	PPh Pasal 4 (2)	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu (PP23) Pemotongan	411128	423
11	PPN	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendahara Dana Desa	411211	930

Kode Akun Pajak Lengkap

PPh Pasal 21

411121	100	Masa PPh Pasal 21
411121	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 21
411121	200	Tahunan PPh Pasal 21
411121	300	STP PPh Pasal 21
411121	310	SKPKB PPh Pasal 21
411121	311	SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
411121	320	SKPKBT PPh Pasal 21
411121	321	SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
411121	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411121	401	PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
411121	402	PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya
411121	500	PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran
411121	501	PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana
411121	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21
411121	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

PPh Pasal 22

411122	100	Masa PPh Pasal 22
411122	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 22
411122	300	STP PPh Pasal 22
411122	310	SKPKB PPh Pasal 22
411122	311	SKPKB PPh Final Pasal 22
411122	320	SKPKBT PPh Pasal 22
411122	321	SKPKBT PPh Final Pasal 22
411122	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali
411122	401	PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas
411122	403	PPh Final Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
411122	500	PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran
411122	501	PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana
411122	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22
411122	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
411122	900	Pemungut PPh Pasal 22 non- Bendaharaawan
411122	910	Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBN
411122	920	Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBD
411122	930	Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan Dana Desa

PPh Pasal 22 Impor

411123	100	Masa PPh Pasal 22 Impor
411123	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 22 Impor
411123	300	STP PPh Pasal 22 Impor
411123	310	SKPKB PPh Pasal 22 Impor
411123	320	SKPKBT PPh Pasal 22 Impor
411123	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411123	500	PPh Pasal 22 Impor atas pengungkapan ketidakbenaran
411123	501	PPh Pasal 22 Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana
411123	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor
411123	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

PPh Pasal 23

411124	100	Masa PPh Pasal 23
411124	101	PPh Pasal 23 atas Dividen
411124	102	PPh Pasal 23 atas Bunga
411124	103	PPh Pasal 23 atas Royalti
411124	104	PPh Pasal 23 atas Jasa
411124	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 23
411124	300	STP PPh Pasal 23
411124	301	STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
411124	310	SKPKB PPh Pasal 23
411124	311	SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
411124	312	SKPKB PPh Final Pasal 23
411124	320	SKPKBT PPh Pasal 23
411124	321	SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
411124	322	SKPKBT PPh Final Pasal 23
411124	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411124	401	PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi
411124	500	PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran
411124	501	PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana
411124	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 23
411124	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

411125	100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi
411125	101	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
411125	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Orang Pribadi
411125	200	Tahunan PPh Orang Pribadi
411125	300	STP PPh Orang Pribadi
411125	310	SKPKB PPh Orang Pribadi
411125	320	SKPKBT PPh Orang Pribadi
411125	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411125	500	PPh Orang Pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran
411125	501	PPh Orang Pribadi atas penghentian penyidikan tindak pidana
411125	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Orang Pribadi
411125	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

PPh Pasal 25/29 Badan

411126	100	Masa PPh Pasal 25 Badan
411126	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Badan
411126	200	Tahunan PPh Badan
411126	300	STP PPh Badan
411126	310	SKPKB PPh Badan
411126	320	SKPKBT PPh Badan
411126	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411126	500	PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran
411126	501	PPh Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana
411126	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan
411126	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

PPh Pasal 26

411127	100	Masa PPh Pasal 26
411127	101	PPh Pasal 26 atas Dividen
411127	102	PPh Pasal 26 atas Bunga
411127	103	PPh Pasal 26 atas Royalti
411127	104	PPh Pasal 26 atas Jasa
411127	105	PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT
411127	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 26
411127	300	STP PPh Pasal 26
411127	301	STP PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT
411127	310	SKPKB PPh Pasal 26
411127	311	SKPKB PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT
411127	320	SKPKBT PPh Pasal 26
411127	321	SKPKBT PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT
411127	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411127	500	PPh Pasal 26 atas pengungkapan ketidakbenaran
411127	501	PPh Pasal 26 atas penghentian penyidikan tindak pidana
411127	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 26
411127	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

PPh Final / PPh Pasal 4 ayat 2

411128	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Final
411128	300	STP PPh Final
411128	310	SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)
411128	311	SKPKB PPh Final Pasal 15
411128	312	SKPKB PPh Final Pasal 19
411128	320	SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)
411128	321	SKPKBT PPh Final Pasal 15
411128	322	SKPKBT PPh Final Pasal 19
411128	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411128	401	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara
411128	402	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
411128	403	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
411128	404	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito/ Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI
411128	405	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian
411128	406	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham, Obligasi dan sekuritas lainnya di Bursa.
411128	407	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri
411128	408	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura
411128	409	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi
411128	410	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri
411128	411	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri
411128	413	PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri
411128	414	PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil
411128	415	PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT
411128	416	PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap
411128	417	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi
411128	418	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa
411128	419	PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas penghasilan berupa dividen
411128	420	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
411128	421	PPh Final atas Uplift dan Pengalihan Participating Interest di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi
411128	422	PPh Final atas pengungkapan harta bersih tambahan yang dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan
411128	499	PPh Final Lainnya
411128	500	PPh Final atas pengungkapan ketidakbenaran
411128	501	PPh Final atas penghentian penyidikan tindak pidana
411128	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final
411128	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
411128	514	SKPKB PPh Final atas harta bersih tambahan yang diperlakukan sebagai penghasilan
411128	515	SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
411128	516	SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir

PPh Non Migas Lainnya

411129	100	PPh Non Migas Lainnya
411129	101	PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
411129	300	STP PPh Non Migas Lainnya
411129	301	STP PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
411129	310	SKPKB PPh Non Migas Lainnya
411129	311	SKPKB PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
411129	320	SKPKBT PPh Non Migas Lainnya
411129	321	SKPKBT PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
411129	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411129	500	PPh Non Migas Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran
411129	501	PPh Non Migas Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana
411129	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya
411129	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
411129	512	PPh Non Migas Lain-Lain
411129	513	PPh Non Migas Lainnya atas pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan

Pajak Fiskal Luar Negeri

411131	100	Fiskal Luar Negeri
411131	300	STP Fiskal Luar Negeri

PPh Minyak Bumi

411111	100	PPh Minyak Bumi
411111	300	STP PPh Minyak Bumi
411111	310	SKPKB PPh Minyak Bumi
411111	320	SKPKBT PPh Minyak Bumi
411111	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

PPh Gas Alam

411112	100	PPh Gas Alam
411112	300	STP PPh Gas Alam
411112	310	SKPKB PPh Gas Alam
411112	320	SKPKBT PPh Gas Alam
411112	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

PPh Migas Lainnya

411119	100	PPh Migas Lainnya
411119	300	STP PPh Migas Lainnya
411119	310	SKPKB PPh Migas Lainnya
411119	320	SKPKBT PPh Migas Lainnya
411119	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

PPN Dalam Negeri

411211	100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri
411211	101	Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
411211	102	Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean
411211	103	Setoran Kegiatan Membangun Sendiri
411211	104	Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
411211	104	Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan
411211	105	Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar
411211	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPN Dalam Negeri
411211	300	STP PPN Dalam Negeri
411211	310	SKPKB PPN Dalam Negeri
411211	311	SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
411211	312	SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
411211	313	SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri
411211	314	SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri
411211	320	SKPKBT PPN Dalam Negeri
411211	321	SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
411211	322	SKPKBT PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
411211	323	SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
411211	324	SKPKBT Pemungut PPN Dalam Negeri
411211	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411211	500	PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran
411211	501	PPN Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana
411211	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri
411211	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
411211	900	Pemungut PPN Dalam Negeri non-Bendaharawan
411211	910	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBN
411211	920	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBD
411211	930	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa

PPN Impor

411212	100	Setoran Masa PPN Impor
411212	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPN Impor
411212	300	STP PPN Impor
411212	310	SKPKB PPN Impor
411212	320	SKPKBT PPN Impor
411212	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411212	500	PPN Impor atas pengungkapan ketidakbenaran
411212	501	PPN Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana
411212	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN
411212	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
411212	900	Pemungut PPN Impor non-Bendaharawan
411212	910	Pemungut PPN Impor Bendaharawan APBN
411212	920	Pemungut PPN Impor Bendaharawan APBD
411212	930	Pemungut PPN Impor Bendaharawan Dana Desa

PPN Lainnya

411219	100	Setoran Masa PPN Lainnya
411219	300	STP PPN Lainnya
411219	310	SKPKB PPN Lainnya
411219	320	SKPKBT PPN Lainnya
411219	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411219	500	PPN Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran
411219	501	PPN Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana
411219	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN
411219	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

PPnBM Dalam Negeri

411221	100	Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri
411221	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPnBM Dalam Negeri
411221	300	STP PPnBM Dalam Negeri
411221	310	SKPKB Masa PPnBM Dalam Negeri
411221	311	SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri
411221	320	SKPKBT Masa PPnBM Dalam Negeri
411221	321	SKPKBT Pemungut PPnBM Dalam Negeri
411221	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411221	500	PPnBM Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran
411221	501	PPnBM Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana
411221	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri
411221	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
411221	900	Pemungut PPnBM Dalam Negeri non-Bendaharawan
411221	910	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan APBN
411221	920	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan APBD
411221	930	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa

PPnBM Impor

411222	100	Setoran Masa PPnBM Impor
411222	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPnBM Impor
411222	300	STP PPnBM Impor
411222	310	SKPKB PPnBM Impor
411222	320	SKPKBT PPnBM Impor
411222	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411222	500	PPnBM Impor atas pengungkapan ketidakbenaran
411222	501	PPnBM Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana
411222	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM pada saat impor BKP
411222	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
411222	900	Pemungut PPnBM Impor non-Bendaharawan
411222	910	Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan APBN
411222	920	Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan APBD
411222	930	Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan Dana Desa

PPnBM Lainnya

411229	100	Setoran Masa PPnBM Lainnya
411229	300	STP PPnBM Lainnya
411229	310	SKPKB PPnBM Lainnya
411229	320	SKPKBT PPnBM Lainnya
411229	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411229	500	PPnBM Lainya atas pengungkapan ketidakbenaran
411229	501	PPnBM Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana
411229	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM Lainnya
411229	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Bea Meterai

411611	100	Bea Meterai
411611	199	Pembayaran Pendahuluan SKP Bea Meterai
411611	2XX	Pembayaran deposit atas penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital untuk membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas
411611	300	STP Bea Meterai
411611	310	SKPKB Bea Meterai
411611	320	SKPKBT Bea Meterai
411611	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411611	500	Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran
411611	501	Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana
411611	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Bea Meterai
411611	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
411611	512	Denda atas Pemeteraian Kemudian

Penjualan Benda Meterai

411612	100	Penjualan Benda Meterai
411612	199	Pembayaran Pendahuluan SKP Benda Meterai
411612	300	STP Benda Meterai
411612	310	SKPKB Benda Meterai
411612	320	SKPKBT Benda Meterai
411612	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411612	500	Benda Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran
411612	501	Benda Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana
411612	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Benda Meterai
411612	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Penjualan Batubara

411613	100	Pajak Penjualan Batubara
411613	300	STP Pajak Penjualan Batubara
411613	310	SKPKB Pajak Penjualan Batubara
411613	320	SKPKBT Pajak Penjualan Batubara
411613	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

Pajak Tidak Langsung Lainnya

411619	100	Setoran Masa Pajak Tidak Langsung Lainnya
411619	300	STP Pajak Tidak Langsung Lainnya
411619	310	SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya
411619	320	SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya
411619	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411619	900	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya non-Bendaharawan
411619	910	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya Bendaharawan APBN
411619	920	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya Bendaharawan APBD
411619	930	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya Bendaharawan Dana Desa

Bunga/Denda Penagihan

411621

300

STP atas Bunga
Penagihan

411621

301

STP atas Denda
Penagihan

411622

300

STP atas Bunga
Penagihan PPN

411622

301

STP atas Denda
Penagihan

411623

300

STP atas Bunga
Penagihan PPnBM

411623

301

STP atas Denda
Penagihan

411624

300

STP atas Bunga
Penagihan PTLL

411624

301

STP atas Denda
Penagihan

Pajak Bumi dan Bangunan

411313

500

Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perkebunan atas pengungkapan ketidakbenaran

411313

501

Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perkebunan atas penghentian penyidikan tindak pidana

411313

510

Sanksi administrasi
berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

411313

511

Sanksi denda
administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan

411314

500

Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perhutanan atas pengungkapan ketidakbenaran

411314

501

Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perhutanan atas penghentian penyidikan tindak pidana

411314

510

Sanksi administrasi
berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

411314

511

Sanksi denda administrasi
berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

411315

500

Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara atas
pengungkapan ketidakbenaran

411315

501

Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara atas
penghentian penyidikan tindak pidana

411315

510

Sanksi administrasi
berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara

411315

511

Sanksi denda
administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan

411316

500

Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi atas
pengungkapan ketidakbenaran

411316

501

Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi atas
penghentian penyidikan tindak pidana

411316

510

Sanksi administrasi
berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

411316

511

Sanksi denda
administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan

411317

500

Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi atas pengungkapan
ketidakbenaran

411317

501

Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi atas penghentian
penyidikan tindak pidana

411317

510

Sanksi administrasi
berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi

411317

511

Sanksi denda
administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan

411319

500

Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran

411319

501

Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana

411319

510

Sanksi administrasi
berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya

411319

511

Sanksi denda
administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan

Sumber: PER-22/PJ/2017 tanggal 20 November 2017

Daftar Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan