Belajar Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak menurut pengelolanya

Pajak yang dikelola Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan RI). Hasil penerimaan pajak tersebut masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kemudian digunakan untuk belanja negara.

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.

Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Pajak yang dikelola Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Hasil penerimaan pajak tersebut masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN), kemudian digunakan untuk belanja daerah provinsi/kabupaten/kota tersebut.

Dinas Pendapatan Daerah, Samsat, Kantro Pajak Daerah, Badan Pengelola Keuangan *Tiap daerah berbeda nama instansinya.

Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok

Kabupaten/Kota:

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

 

Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wanita kawin yang menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan digabung  dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atas nama dirinya sendiri. Wanita kawin menggunakan NPWP suaminya.
Anak yang belum dewasa yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah  menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atas nama dirinya sendiri.  Anak yang belum dewasa menggunakan NPWP orang tuanya.

Berdasarkan prinsip 1 (satu) kesatuan ekonomi dalam keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.


Saat wajib ber NPWP atau PKP
Semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dicatat sebagai Wajib Pajak (WP) dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Ketentuan tersebut menunjukkan kewajiban perpajakan dimulai sejak terpenuhinya persyaratan, tidak tergantung pada sarana administrasi, seperti NPWP.
Demikian juga bagi pengusaha, selain wajib memiliki NPWP, sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya kepada DJP untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Barang Kena Pajak ( disingkat BKP ) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah; pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial; pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa : penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi; penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Barang yang diatur dalam penagihan pajak dengan surat paksa adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.

Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang untuk promosi dan penjualan; pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Bukti Permulaan  ( disingkat Bukper ) adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dokumen yang diatur dalam bea meterai adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.

Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

Faktur Pajak ( disingkat FP ) adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Hakim Anggota yang diatur dalam pengadilan pajak adalah Hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam Majelis.

Hakim Ketua yang diatur dalam pengadilan pajak adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang.

Hakim Tunggal yang diatur dalam pengadilan pajak adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak dengan acara cepat.

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Jasa Kena Pajak ( disingkat JKP )adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

Keputusan yang diatur dalam pengadilan pajak adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang diatur dalam pengadilan pajak adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Pajak.

Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan  ( disingkat PM ) yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

Nomor Pokok Wajib Pajak ( disingkat NPWP ) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.

Pajak Keluaran ( disingkat PK ) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Pajak Masukan ( disingkat PM ) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai ( disingkat PPN ) adalah Pajak yang dikenakan atas: penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; impor Barang Kena Pajak; penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti yang diatur dalam pengadilan pajak adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

Pejabat Pos yang diatur dalam bea meterai adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian-kemudian.

Pejabat yang diatur dalam penagihan pajak dengan surat paksa adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeteraian-kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterai-nya belum dilunasi sebagaimana mestinya;

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pencegahan yang diatur dalam penagihan pajak dengan surat paksa adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Penghasilan sebagai objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak ( disingkat PKP ) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Pengusaha Kena Pajak ( disingkat PKP ) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Penyanderaan yang diatur dalam penagihan pajak dengan surat paksa adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.

Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.

Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti yang diatur dalam pengadilan pajak adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti pada Pengadilan Pajak.

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Subjek pajak dalam negeri Pajak Penghasilan adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri Pajak Penghasilan adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap.

Surat Bantahan yang diatur dalam pengadilan pajak adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak  ( disingkat SKPPKP ) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

Surat ketetapan pajak ( disingkat SKP ) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( disingkat SKPKB ) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( disingkat SKPKBT ) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ( disingkat SKPLB ) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Nihil ( disingkat SKPN ) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Paksa ( disingkat SP ) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Masa ( disingkat SPT Masa ) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan ( disingkat SPT Tahunan ) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Setoran Pajak ( disingkat SSP ) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Tagihan Pajak ( disingkat STP ) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Tanggapan yang diatur dalam pengadilan pajak adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat Uraian Banding yang diatur dalam pengadilan pajak adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon Banding.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tandatangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tandatangan;

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

Tanggal dikirim yang diatur dalam pengadilan pajak adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Tanggal diterima yang diatur dalam pengadilan pajak adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak ( disingkat WP ) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak Badan ( disingkat WP Badan ) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sumber: UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU BM, UU PPSP, UU PP

BA : Berita Acara
BKP : Barang Kena Pajak
BM : Bea Meterai
BM DTP : Bea Masuk ditanggung Pemerintah
Bukper : Bukti Permulaan
BUT : Bentuk usaha tetap
DJP : Direktorat Jendral Pajak
FP : Faktur Pajak
JKP : Jasa Kena Pajak
JKP : Pengusaha Kena Pajak
JSPN : Jurusita Pajak Negara
Kanwil : Kantor Wilayah
KP2KP : Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
KPP : Kantor Pelayanan Pajak
KUP : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
NJOP : Nilai Jual Obyek Pajak
NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak tidak kena Pajak
NOP : Nomer Objek Pajak
NPPKP : Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak
NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
OP : Orang Pribadi
PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
PK : Pajak Keluaran
PM : Pajak Masukan
PM : Pajak Masukan
PMK : Peraturan Menteri Keuangan
PP : Peraturan Pemerintah
PPh : Pajak Penghasilan
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
PPn BM : Pajak Penjualan Barang Mewah
PPN DTP : Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah
PPNS : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPSP : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Psl : Pasal
PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak
SK : Surat Keputusan
SKP : Surat Ketetapan Pajak
SKPKB : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPLB : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKPN : Surat Ketetapan Pajak Nihil
SKPPKP : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
SP : Surat Paksa
SP2DK : Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
SPOP : Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak terutang
SPT : Surat Pemberitahuan
SPT Masa : Surat Pemberitahuan Masa
SPT Tahunan : Surat Pemberitahuan Tahunan
SSP : Surat Setoran Pajak
STP : Surat Tagihan Pajak
TPT : Tempat Pelayanan Terpadu
USKP : Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak
UU : Undang-undang
WP : Wajib Pajak
WP OP : Wajib Pajak Orang Pribadi
WP OPPT : Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
WP Badan : Wajib Pajak Badan

Administrasi Sengketa Pajak (ASP) : Tax Dispute Administration
Agregasi : Aggregation
Ajudikasi Non Litigasi : Non-litigation Adjudication
Akses Informasi : Access to Information
Akta Notaris : Notarial Deed
Aktivasi Merek : Brand Activation
Aktivitas Investasi : Investing Activities
Aktivitas Pendanaan : Financing Activities
Akuisisi tanah : Land Acquisition
Akumulasi Penyesuaian Nilai Wajar Investasi : Accumulated Revaluation of Fair Value Investment
Akumulasi Penyusutan : Accumulated Depreciation
Akun Kompensasi : Compensating Balance
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) : Performance Accountability of Government Institution
Akuntan Publik : Public Accountant
Akuntan Publik Asing : Foreign Public Accountant
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) : Accounting and Financial Reporting
Akuntansi Keuangan Daerah : Local Financial Accounting
Akuntansi Transfer ke Daerah : Transfer Accounting to Local Government
Alat Fiskal : Fiscal Tool(s)
Alat Penilaian : Assessment Tool(s)
Aliran Dana Masuk : Cash Inflow
Aliran Kas Terdiskonto : Discounted Cash Flow
Alokasi Dasar : Basic Allocation
Analisa Beban Kerja (ABK) : Workload Analysis
Analisa dan Pelacakan Kinerja Aset : Analysis and Tracking of Asset Performance
Analisa Kelayakan : Feasibility Study
Analisa Laporan Keuangan Perusahaan : Analysis of Enterprise Financial Report
Analisa Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan : Analysis of Enterprise Financial Performance Report
Analisis Biaya dan Manfaat Sosial : Social Cost-Benefit Analysis
Analisis Dampak Bisnis : Business Impact Analysis
Analisis Dampak Kegagalan Komponen : Component Failure Impact Analysis
Analisis dan Evaluasi Keuangan Daerah : Local Financial Analysis and Evaluation
Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) : Training Needs Assessment/Analysis
Analisis Ketiadaan/Kegagalan Sistem : Systems Failure Analysis
Analisis Keuangan : Financial Analysis
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) : Environmental Impact Assessment
Analisis Pemangku Kepentingan : Stakeholder Analysis
Analisis Pengembangan Tanah : Land Development Analysis
Analisis Perekonomian Daerah : Local Economic Analysis
Analisis Permintaan dan Penawaran : Demand and Supply Analysis
Anggaran Berbasis Gender : Gender-Responsive Budgeting
Anggaran Berbasis Kinerja : Performance-Based Budgeting
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) : State Budget
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) : Revised State Budget
Angka Dasar : Baseline
Angka Kredit Widyaiswara : Credit Point for Trainer(s)
Anti Penipuan : Anti-Fraud
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) : Government Internal Supervisory Apparatus
Aplikasi Antar Muka : Interface Application
Aplikasi Penarikan Dana (APD) : Withdrawal Application
Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) : Management Application of State-Owned Asset
Aplikasi Perencanaan Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (APK) : Cash Forecasting Application of State Treasury Service Office
Aplikasi Perencanaan Kas Satker (APS) : Cash Forecasting Application of Working Unit(s)
Aplikasi Sistem Informasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang : Management Information System Application of State Receivable and Auction
Arsip Aktif : Active Records
Arsip Elektronik : Electronic Record
Arsip Inaktif : Inactive Records
Arsip Vital : Vital Records
Arsiparis : Archivist
Arus Ekonomi Lainnya : Other Economic Flows
Arus Kas Bersih : Net Cash Flow
Arus Kas Didiskontokan : Discounted Cash Flow
Arus Kas Sebelum Pajak : Before-Tax Cash Flow
Arus Kas Setelah Pajak : After-Tax Cash Flow
Arus/Perpindahan Modal : Capital Movement
Aset Berwujud : Tangible Asset(s)
Aset Keuangan : Financial Asset(s)
Aset Lancar : Current Asset(s)
Aset Non Keuangan : Non-Financial Asset(s)
Aset Non Produksi : Non-Productive Asset(s)
Aset Pajak Tangguhan : Deferred Tax Asset(s)
Aset Tegahan Eks Bea dan Cukai : Ex-Confiscated Asset(s) of Customs and Excises
Aset Tetap : Fixed Asset(s)
Aset Tidak Berwujud : Intangible Asset(s)
Aset Tidak Lancar : Non-Current Asset(s)
Aset Tua (Berumur) & Populasi Tua (Berumur) : Ageing Asset(s) & Ageing Population
Aset Warisan : Heritage Asset(s)
Aset Yang Akan Datang : Future Asset(s)
Aset Yang Telah Ada : Existing Asset(s)
Asisten Pengajar : Teaching Assistant
Asosiasi Profesi Akuntan Publik : Public Accountant Professional Association
Assessor Profesional | : Professional Assessor
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Senior Manager of information and Documentation
Aturan Dasar : Rule of Thumb
Audit Bersama : Joint Audit
Audit Eksternal : External Audit
Audit Hukum : Legal Audit
Audit Internal : Internal Audit
Audit Kepabeanan : Customs and Excises Audit
Audit Tanah : Land Audit
Auditi yang Diperiksa : Audited
Auditor / Pemeriksa : Auditor
Autentikasi Arsip : Archive Authentication
Badan Hukum : Legal Entity
Badan Usaha : Business Entity
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Local-Owned Enterprises
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : State-Owned Enterprises
Bagan Akun Standar (BAS) : Chart of Accounts
Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi : Share of Results of Associates
Bahan Ajar : Learning Materials
Balai Lelang : Auction House
Bangun Guna Serah : Build Own Transfer
Bank Berdampak Sistemik : Systemically Important Bank (SIB)
Bank Dalam Likuidasi (BDL) : Liquidated Banks
Bank Garansi : Bank Guarantee
Bank Penerima : Beneficiary Bank
Bank Umum/Bank Komersial : Commercial Bank
Bank/ Pos Persepsi : Collecting Agent
Bantuan Hukum timbal balik : Mutual Legal Assistance
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) : School Operational Assistance
Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) : Undefined Status Government Assistance
Bantuan Sosial : Social Assistance
Barang bawaan : Personal effects
Barang Jaminan : Collateral
Barang Kena Pajak (BKP) : Taxable Goods
Barang Komersil : Commercial Goods
Barang Milik Negara : State-Owned Asset(s)
Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) : Sunken Treasure
Barang Rampasan Negara (BRN) : Seized State Asset(s)
Barang yang dikuasai negara : Goods claimed by the state
Barang yang dinyatakan tidak dikuasai : Unclaimed goods
Barang yang menjadi milik negara : Goods that become state property
Barter Obligasi : Bond Swap
Basis Akrual : Accrual Basis
Basis Data Profil Pribadi : Personal Profile Database
Basis Kas Menuju Akrual : Cash Towards Accrual Basis
Basis Pengetahuan : Knowledge Base
Batal Demi Hukum : Void abs Initio
Batas Atas Suku Bunga : Interest-Rate Cap
Batas Kenaikan Harga Tanah yang Ditanggung Pemerintah : Land Capping
Batas Maksimal Penggunaan Dana : Spending Limits
Bea Cukai : Customs and Excises
Bea Keluar : Export Duty(ies)
Bea Lelang : Auction Fee
Bea Masuk : Import Duty(ies)
Bea Masuk Imbalan : Countervailing Duty(ies)
Bea Masuk Tindakan Pembalasan : Retaliation
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) : Acquisition Duty of Right on Land and Building
Beasiswa : Scholarship
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud : Intangible Amortization Cost
Beban Bunga dan Keuangan : Interest and Finance Charge
Beban Non Operasional : Non-Operating Cost
Beban Operasional : Operating Cost
Beban Pajak Penghasilan : Income Tax Expense
Beban Penjualan : Selling Expense
Beban Penyisihan Utang : Debt Allowance Cost
Beban Penyusutan Aset Tetap : Depreciation Cost for Fixed Asset(s)
Beban Persediaan : Inventory Cost
Beban Pokok Pendapatan : Cost of Revenue
Beban Tangguhan : Deferred Charge
Beban Umum dan Administrasi : General and Administrative Expenses
Beban yang Masih Harus Dibayar : Accrued Expense
Belajar dan Tukar Pengalaman : Bench Learning
Belanja : Expenditure
Belanja Bantuan Sosial : Social Assistance Expenditure
Belanja Barang : Goods Expenditure
Belanja Hibah : Grant Expenditure
Belanja Lain-lain : Other Expenditure
Belanja Modal : Capital Expenditure
Belanja Pegawai : Personnel Expenditure
Belanja Pensiun : Pension Expenditure
Belanja Subsidi : Subsidy Expenditure
Beli Utang : Leveraged Buyout
Benda Bergerak : Personal Property
Benda yang Nyata : Tangible Goods
Bendahara Penerimaan : Revenue Treasurer
Bendahara Pengeluaran : Expenditure Treasurer
Bendahara Umum Negara (BUN) : State General Treasurer
Beracara di Pengadilan : Litigation
Berita Acara Hasil Negosiasi : Official Report of Negotiation
Berita Acara Hasil Pelelangan : Official Report of Auction
Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : Official Report of Direct Procurement
Berita Acara Klarifikasi : Official Report of Clarification
Berita Acara Pelaksanaan Ujian : Official Report of Examination Implementation
Berita Acara Pembayaran : Official Report of Payment
Berita Acara Pemeriksaan : Official Report of Investigation
Berita Acara Pengambilan Keputusan Utang : Official Report of Loan Approval
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan : Official Report of Completion
Berita Acara Serah Terima Dokumen : Official Report of Document Handover
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : Official Report of Work Handover
Berita Acara Sidang (BAS) : Minutes of Hearing
Berkas Digital : Digital Dossier
Berkas Kasus Piutang Negara (B KPN) : Case Files of State Receivables
Berlaku Surut : Retroactive
Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD PPN) : Administration Fees of State Receivables Management
Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tangguhan : Deferred Exploration and Development Expenditures
Biaya Hidup : Living Cost
Biaya Konstruksi : Construction Cost
Biaya Layanan : Service Cost
Biaya Modal : Cost of Equity
Biaya Modal Rata-rata Tertimbang : Weighted Average Cost of Capital (WACC)
Biaya Pembuatan Baru : Reproduction Cost
Biaya Pemeliharaan : Maintenance Cost
Biaya Pendanaan : Funding Cost
Biaya Pendidikan : Tuition Fee
Biaya Penuh : Full Cost
Biaya Proyek : Project Cost
Biaya Realisasi : Realizable Cost
Biaya Sewa Tetap : Fixed Rental Fee
Biaya Siklus-Hidup : Life-Cycle Cost
Biaya Utang : Cost of Debt
Bimbingan Kertas Kerja : Working Paper Assistance
Bukti Pengesahan Kontrak : Commitment Application Number
Bukti Permulaan : Preliminary Evidence
Buku Besar : General Ledger
Buku Kurikulum : Curriculum Book
Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintah : Technical Bulletin of Government Accounting Standards
Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara (Bumpun) : Commercial Bank as State Cash Placement Counterpart
Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP) : Public Accountant Office Branch
Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) : Public Appraiser Office Branch
Cadangan Internasional : International Reserves
Cadangan Sekunder : Secondary Reserves
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) : Notes to the Financial Statements
Celah Fiskal : Fiscal Gap
Celah Kompetensi : Competency Gap
Cukai : Excise
Daerah Pabean : Customs and Excises Territory
Daftar Arsip : Records Inventory
Daftar Aset : Asset Register
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) : Budget Execution (Allotment) Document
Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem) : List of Pension Payments
Daftar Rangkuman : Summary Sheet
Daftar Usulan Angka Kredit : Proposed List of Credit Point
Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) : Proposed List of Credit Point(s) Assessment
Dana Otonomi Khusus (Otsus) : Special Autonomy Fund
Dana Abadi Pendidikan : Education Endowment Fund
Dana Alokasi Umum (DAU) : General Allocation Fund
Dana Awal : Initial Deposit
Dana Bagi Hasil (DBH) : Revenue Sharing Fund
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak : Revenue Sharing Fund of Tax
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : Revenue Sharing Fund of Land and Building Tax
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) : Revenue Sharing Fund of Tobacco Products Excise
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas : Revenue Sharing Fund of Oil and Gas
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam : Revenue Sharing Fund of Natural Resources
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH PPh) : Revenue Sharing Fund of Income Tax
Dana Bergulir : Revolving Fund
Dana Bergulir Pembebasan Tanah : Land (Acquisition) Revolving Fund
Dana Cadangan Pendidikan : Education Reserve Fund
Dana Dukungan Kelayakan : Viability Gap Fund (VGF)
Dana Insentif Daerah : Local Incentive Fund
Dana Luar Negeri : Foreign Fund
Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Penyesuaian : Special Autonomy and Adjustment Fund
Dana Pembayaran Utang : Sinking Fund
Dana Pemerintah : Public Fund
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) : National Education Development Fund
Dana Perimbangan : Balance Fund
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi : Local Government Project and Decentralization Fund
Dana Tambahan Infrastruktur : Infrastructure Additional Fund
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : Tax Basis
Data Hasil Rekonsiliasi : Reconciled Data
Data Sama yang Dibatalkan : Cancel-Out Match Data
Dana Bagi Hasil (DBH) Panas Bumi : Revenue Sharing Fund of Geothermal
Dana Bagi Hasil (DBH) Perikanan : Revenue Sharing Fund of Fishery
Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum : Revenue Sharing Fund of General Mining
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan : Revenue Sharing Fund of Forestry
Debitur : Debtor
Debitur Hapus Buku : Debtor Write Off (DWO)
Debitur Nakal : Bad Debtor
Defisit Transaksi Berjalan : Current Account Deficit
Deposito Berjangka : Time Deposit
Deposito dengan Perjanjian : Deposit on Call
Desk Informasi : Information Desk
Devaluasi : Devaluation
Dewan Pengawas (D e was) : Board of Supervisors |
Dewan Penyantun (Dentun) : Board of Trustees
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) : Regency Legislative Council
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) : Municipal Legislative Council
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) : Provincial Legislative Council
Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) : House of Representatives
Diizinkan oleh Peraturan : Legally Permissible
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) : Training
Diklat Penilai Properti bagi Pegawai Pemerintah Daerah : Property Appraiser Training for Local Government Employees
Diklat Fungsional : Functional Training
Diklat Persiapan Ke Luar Negeri : Pre-Departure Training
Diklat Teknis Substantif Dasar : Basic Substantive Technical Training
Diklat Teknis Substantif Spesialis : Specialist Substantive Technical Training
Diklat Teknis Umum : General Technical Training
Diklat Pimpinan Tingkat III : Level III Leadership Training
Diklat Pimpinan Tingkat IV : Level IV Leadership Training
Ditanggung Pemerintah (DTP) : Borne by Government
Dividen Kas : Cash Dividend
Dokumen Data Kemasan &Berat Barang : Packing List
Dokumen Pabean : Customs and Excises Documents
Dokumen Pelengkap Pabean : Complementary Customs and Excises Documents
Dokumen Teknis Aplikasi : Application Technical Document (ATD)
Ekonometrika Keuangan : Financial Econometrics WIKI
Eksekusi Pengadilan : Court Execution
Ekspektasi Pengguna : User Expectations
Ekuitas Dana : Equity
Ekuitas Dana Investasi : Investment Equity
Ekuitas Dana Lancar : Current Equity
Entitas Fisik : Physical Entity
Etika Kepemimpinan Aparatur : The Ethics of Civil Service Leadership
Evaluasi Desain : Design Evaluation
Evaluasi Fisik : Physical Evaluation
Evaluasi Jabatan : Job Evaluation
Evaluasi Kinerja : Performance Evaluation
Evaluasi Proyek : Project Evaluation
Faktor-faktor Keberhasilan Kritikal : Critical Success Factors
Faktor-faktor Tak Kasat Mata : Invisible Factors
Faktur Pajak : Tax Invoice
Faktur Pajak Standar : Standard Tax Invoice
Faktur Penjualan : Invoice
Fase Konseptual : Conceptual Phase
Fase Operasional : Operational Phase
Fase Penyelesaian : Completion Phase
Fasilitas Perpajakan : Tax Allowance
Fiskal Luar Negeri (FLN) : Departure Tax
Fokus pada Pelanggan : Customer Focus
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) : Financial System Stability Coordination Forum
Fungsi Bisnis Vital : Vital Business Function
Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat : Central Government Civil Servant Salary
Gambaran (Peta) Strategi : Road Map
Garis Pantai : Coastline
Gas Cair Minyak Tanah : Liquefied Petroleum Gas
Gas Cair Natural : Liquefied Natural Gas
Hak Guna Bangunan : Right to Build
Hak Guna Usaha : Right to Cultivate
Hak Jawab : Right of Reply
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Intellectual Property Rights
Hak Kepemilikan secara Finansial : Financial Interest
Saham Minoritas : Minority Interest / Minority Shareholder Right
Hakim Anggota : Member Judge(s)
Hakim Ketua : Presiding Judge
Hambatan Perdagangan : Trade Barrier
Harga Beli : Purchase Price
Harga Dasar : Base Price
Harga Kontrak : Contract Price
Harga Perkiraan Sendiri : Owner Estimate
Harta Gono Gini : Marital Property
Harta Kontingen : Contingent Asset(s)
Harta Modal/Aktiva Tetap : Capital Asset(s)
Harta Pailit /Kurator : Bankruptcy Estate / Receiver
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah : Central and Local Financial Relations
Hukum Administrasi Negara : State Administrative Law
Hukum yang Berlaku : Applicable Law
Identifikasi Kebutuhan Diklat : Training Needs Identification
Ijin ke Luar Negeri : Exit Permit
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) : Mining License
Iklim Investasi : Investment Climate
Imbal Jasa Bank/Pos Persepsi : Collecting Agent Services Fee
Imbal Jasa Penjaminan : Guarantee Fee
Imbalan Berjalan : Accrued Return
Imbalan Bunga : Interest Compensation
Impor Sementara : Temporary Admission
Impor Untuk Dipakai : Import for Home Use
Importir : Importer
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) : Indonesia Composite Index
Indeks Kemahalan Konstruksi : Construction Cost/Price Index
Indeks Kesehatan Organisasi (OHI) : Organizational Health Index
Indeks Pembangunan Manusia : Human Development Index
Indikator Keberhasilan : Achievement Indicators
Indikator Kinerja Utama (IKU) : Key Performance Indicators
Informasi Ketersediaan Dana : Fund Availability Information
Informasi Publik : Public Information
Inisiatif Strategis : Strategic Initiative
Instalasi Pengolahan Air : Water Treatment Plant
Instansi Pembina Jabatan Functional : Supervising Institution of Functional Position
Inventarisasi dan Penilaian (IP) : Inventory and Valuation, Inventory and Assessment
Inventarisasi Piutang Kementerian Negara/ Lembaga : Inventorization of State Ministries/Agencies Receivables
Investasi Awal : Initial Investment
Investasi Pemerintah : Government Investment
Iuran Jaminan Kesehatan : Health Insurance Premium(s)
Izin Mendirikan Bangunan : Building Permit
Izin Usaha Pertambangan (IUP) : Mining License
Jabatan Fungsional : Functional Position
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) : Certain Functional Position
Jabatan Fungsional Umum (JFU) : General Functional Position
Jadwal Retensi Arsip : Record Retention Schedule
Jaksa Penuntut Umum : Public Prosecutor
Jalur Cepat : Early Harvest Package
Jalur Karir : Career Path
Jam Pelatihan (Jamlat) : Training Hour
Jaminan : Guarantee
Jaminan Kas/Likuid : Cash Collateral
Jaminan Kesehatan Menteri : Minister Health Insurance
Jaminan Kesehatan Utama : Main Health Insurance
Jaminan Kualitas : Quality Assurance (QA) BussDic
Jaminan Penerimaan Minimum : Minimum Revenue Guarantee
Jaminan Pinjaman : Loan Collateral
Jangka Waktu Keberlakuan : Validity Period
Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) : Financial System Safety Net
Jasa Asuransi : Assurance Service
Jasa Kena Pajak (JKP) : Taxable Service
Jasa Pihak Ketiga : Third Party Service
Jejak Audit : Audit Trail
Jenjang Diklat : Training Level
Jual Beli Berarti Lelang : Sales Means Auctions
Juru Sita Piutang Negara : Bailiff of State Receivables
Juru Sita, Pemeriksa Piutang Negara : Bailiff, Auditor of State Receivables
Kajian Akademis : Academic Research
Kajian Risiko : Risk Analysis
Kalender Diklat : Training Program Calendar
Kamus Kompetensi : Competence Sourcebook
Kantor Akuntan Publik (KAP) : Office of Public Accountant
Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) : Office of Foreign Public Accountant
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) : Office of Public Appraisal Service
Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA) : Office of Foreign Public Appraisal Service
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) : Office of Information and Complaint Service
Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) : Office of Pilot Service
Kapasitas Fiskal : Fiscal Capacity
Kartu Skor Berimbang : Balanced Scorecard
Kas dan Deposito Berjangka : Cash and Time Deposit
Kas dan Setara Kas : Cash and Cash Equivalents
Kawasan Berikat : Bonded Zone
Kawasan Pabean : Customs and Excises Area
Kawasan Perdagangan Bebas : Free Trade Zone
Keberatan Lelang : Objection to Auction
Kebijakan Mutu : Quality Policy
Kebijakan Publik : Public Policy
Kebijakan Publik yang Jelas : Explicit Public Policy
Kebutuhan Fiskal : Fiscal Needs
Kebutuhan Layanan : Service Requirement
Kebutuhan Tingkat Layanan : Service Level Requirement
Kegagalan (Bayar) : Default
Kegagalan Aset : Asset Failure
Kegiatan Pembelajaran : Learning Activity
Kegunaan Saat Ini : Actual Use
Kegunaan Sementara : Interim Use
Kegunaan Spekulatif : Speculative Use
Kegunaan Tertinggi dan Terbaik : Highest and Best Use
Kegunaan Tujuan Khusus : Special Purpose Use
Kegunaan yang Tidak Sesuai secara Hukum : Illegal Use
Kekayaan Negara : State Asset(s)
Kekayaan Negara Lain-lain (KNL) : Other State Asset(s)
Kekayaan Negara Potensial (KNP) : Potential State Asset(s)
Kelayakan Kredit : Credit Worthiness
Kelayakan Usaha : Business Viability
Kelebihan Penggunaan : Overspending
Kelenturan Logika : Logical Malleability
Kelompok Jabatan Fungsional : Group of Functional Officers
Keluaran dari Tinjauan Manajemen : Management Review Outputs
Keluarga Jabatan : Job Family
Kemampuan Kompetitif Keunggulan Kompetitif : Competitive Advantage
Kementerian/Lembaga (K/L) : Ministries/ Government Agencies
Kenaikan Gaji Pokok : Basic Salary Increase
Kenaikan Pangkat Berkala : Regular Grade Promotion
Kepabeanan : Customs and Excise
Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan : Civil Service Leadership
Kepribadian dan Pelayanan Prima : Personality and Service Excellence
Keputusan Bersama : Joint Decree
Keputusan Investasi dan Pendanaan Proyek : Project Financing and Investment Project Financing
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) : Minister of Finance Decree
Keputusan Presiden : Presidential Decree
Kerangka Acuan Kerja (KAK) : Terms of Reference
Kerangka Acuan Kerja Diklat : Training Term of Reference
Kerangka Analisis Sistemik : Systemic Analysis Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) : Medium Term Expenditure Framework
Keringanan : Relief
Kerja Sama Sektor Publik dan Swasta : Public-Private Partnership
Kerjasama Kantor Akuntan Publik : Cooperation of Public Accountant Offices
Kerjasama Operasional : Joint Operations
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) : Public-Private Partnerships (PPP)
Kertas Kerja : Working Paper
Kertas Kerja Kelompok : Group Working Paper
Kertas Kerja Observasi Lapangan : Field Observation Working Paper
Kertas Kerja Perserorangan : Individual Working Paper
Kertas Kerja Tugas Baca : Reading Assignment Working Paper
Kerugian Modal : Capital Loss
Keseimbangan Baru : New Equilibrium
Keseimbangan Umum : Overall Balance
Kesenjangan Fiscal : Fiscal Imbalance
Kesepakatan Harga Transfer : Transfer Price Agreement
Kesesuaian Data : Settled Data
Kesinambungan Fiskal : Fiscal Sustainability
Kesulitan Keuangan : Financial Distress
Ketentuan Asal Barang : Rules of Origin
Ketentuan Umum Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa : Taxation General Provisions and Tax Collection with Distress Warrant
Keterampilan Hubungan Antar Manusia : Interpersonal Skills
Keterampilan Teknis : Technical Skills
Keterangan Pers : Press Statement
Keterbatasan yang Ada : Known Limitations
Ketetapan Pajak : Tax Provision
Ketua Pengadilan : Chairperson of Court
Keuangan inklusif : Financial Inclusion
Keuangan Makro : Macro Finance
Keuangan Negara : State Finance
Keuntungan atas Pelepasan Aset Tetap : Gain on Disposal of Fixed Asset(s)
Keuntungan atas Pelepasan Investasi : Gain on Sale of Investments
Keuntungan Modal : Capital Gain
Keuntungan Sebelum Pajak Penghasilan : Profit Before Tax
Keuntungan Selisih Kurs : Foreign Exchange Gain
Kewajiban Bersyarat : Contingent Liability
Kewajiban Pabean : Customs and Excises Duty(ies)
Kiriman ekspres : Express items
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : (Indonesian) Criminal Law Procedures Code
Kitab Undang-undang Hukum Dagang : (Indonesian) Commercial Code
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : (Indonesian) Civil Code
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : (Indonesian) Criminal Code
Klasifikasi Informasi : Classification of Information
Klasifikasi Arsip : Classification of Archive
Klasifikasi Fungsi Pemerintah : Classification of Government Function
Kode Etik Akuntan Indonesia : Code of Conduct of Indonesian Accountant
Kode Etik Penilai Indonesia : Code of Conduct of Indonesian Appraiser
Kode Pelimpahan : Swift Code
Kode Tagihan : Billing Code
Komisi Negara : State Commission
Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) : Public Accountant Profession Committee
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) : Public Sector Accounting Standards Committee
Kompensasi Pegawai/Belanja Pegawai : Employee Compensation
Kompetensi Dasar : Basic Competencies
Kompetensi Jabatan (Kompetensi Teknis) : Job Competency
Kompetensi Teknis : Technical Competency(ies)
Kompleksitas Hukum : Legal Complexity
Komponen Layanan Teknologi Informasi : Information Technology Service Components
Komponen yang Dapat Diperbarui : Renewable Components
Komunikasi Interpersonal : Interpersonal Communication
Komunikasi Krisis : Crisis Communication
Komunikasi Lintas Budaya : Cross-Cultural Communication
Komunikasi Menurun : Downward Communication
Komunikasi Non Verbal : Non-Verbal Communication
Komunikasi Organisasi : Organizational Communication
Komunikasi Perusahaan : Corporate Communication
Komunikasi Verbal : Verbal Communication
Koneksi Kunci : Key Contacts
Konferensi Pers : Press Conference
Konfirmasi Setoran : Inquiry
Konsep Dokumen Perjanjian Pinjaman : Draft Loan Agreement
Konsesi : Concession
Konsistensi Kebijakan : Policy Consistency
Kontrak Kerja Sama (KKS) : Cooperation Contract
Kontrak Kinerja : Performance Contract
Kontrak Operasi Bersama : Joint Operation Contract
Koordinasi dan Hubungan Kerja : Job Coordination and Relation
Koordinasi Program Diklat : Training Program Coordination
Korporatisasi dan Privatisasi : Corporation and Privatization
Kredit Diragukan : Doubtful Loan
Kredit Intern : Internal Loan
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) : Food and Energy Resilience Loan
Kredit Macet : Non-Performing Loan
Kredit Modal Kerja : Working Capital Loan
Kredit Pembeli : Buyer’s Credit
Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) : Credit for Bio Energy Development and Plantation Revitalization
Kredit Program : Loan Program
Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) : Credit for Small and Micro Enterprises
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) : Cattle Breeding Business Credit
Kredit Usaha Rakyat (KUR) : People’s Business Credit
Kriteria Penerimaan : Acceptance Criteria
Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat : Proxy of State General Treasurer
Kuasa Pengguna Anggaran {KPA) : Proxy of Budget User
Kunjungan ke Media : Media Visit
Kunjungan Kehormatan : Courtesy Call
Kunjungan Lapangan : Site Visit
Laba atas Investasi : Return on Investment
Laba Bersih per Saham Dasar : Earnings Per Share
Laba Kotor : Gross Profit
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah : Government Performance Accountability Report
Laporan Analisis Media Bulanan : Monthly Media Analysis Report
Laporan Analisis Media Mingguan : Weekly Media Analysis Report
Laporan Analisis Media Tematik : Thematic Media Analysis Report
Laporan Arus Kas : Cash Flow Statement
Laporan Aset Negara : State Asset(s) Report
Laporan Harian : Daily Report
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) : Audit Report
Laporan Internal : Internal Report
Laporan Keuangan : Financial Report
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) : Financial Report of State General Treasurer
Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) : Financial Report of Line Ministry (ies)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) : Financial Report of Central Government
Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman : Financial Report of Subsidiary Loan
Laporan Keuangan Pro Forma : Financial Report of Pro-Forma
Laporan Kinerja : Performance Report
Laporan Kinerja Diklat : Training Performance Report
Laporan Laba Rugi Konsolidasi : Consolidated Income Report
Laporan Layanan Informasi Publik : Public Information Services Report
Laporan Monitoring Kontrak : Contract Monitoring Report
Laporan Monitoring Pengadaan : Procurement Monitoring Report
Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah : Government Financial Statistics Operational Report
Laporan Pajak Pribadi : Individual Tax Report
Laporan Pengecualian : Exception Report
Laporan Pengeluaran : Statement of Expenditure (SOE)
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) : Treasurer Accountability Report
Laporan Preliminary : Preliminary Report
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) : Statement of Budget Realization
Laporan Ringkasan Kontrak Pengadaan : Procurement Contract Summary Sheet (PCSS)
Laporan Tahunan : Annual Report
Laporan Tahunan Kementerian Keuangan : Annual Report of Ministry of Finance
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal : Annual Report of Secretariat General
Layanan Informasi : Information Service
Layanan pada Loket : Over-the- Counter Service
Layanan Pengaduan : Service Complaints
Layanan Unggulan : Service Excellence
Lelang Eksekusi : Execution Auction
Lelang Non Eksekusi Sukarela : Voluntary Auction
Lelang Non Eksekusi Wajib : Compulsory Auction
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) : Microfinance Institution
Lembaga Pemeringkat Rating : Credit Rating Agency
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) : Non-Departmental Government Institution
Lembaran Negara : State Gazette
Lintas Batas Darat : Overland Border
Luar pelabuhan : Outer port
Majelis Hakim : Panel of Judges
Manual Statistik Keuangan Pemerintah : Government Finance Statistics Manual
Masa Tenggang : Grace Period
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) : Indonesian Society of Appraisers
Materi Praktek Laboratorium Kepemimpinan : Leadership Laboratory Practice
Media Pengalihan Aset : Asset Transfer Kit (ATK)
Mitigasi Risiko : Risk Mitigation
Modul Penerimaan Negara (MPN) : Government Revenue Module
Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) : Subsidiary Loan Agreement (SLA)
Neraca : Balance Sheet
Neraca Statistik Keuangan Pemerintah : Government Finance Statistics Balance Sheet
Nilai Bantuan : Assistance Value
Nilai Bersih Saat Ini : Net Present Value
Nilai Buku : Book Value
Nilai Ekologis : Ecological Value
Nilai Ekonomis : Economic Value
Nilai Fasilitas : Facility Value
Nilai Fasilitas Maksimal : Maximum Facility Value
Nilai Inti : Core Value
Nilai Jaminan : Collateral Value
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) : Sales Value of Taxable Object
Nilai Kekayaan Bersih : Net Worth
Nilai Modal : Capital Value
Nilai Pabean : Customs and Excises Value
Nilai Pasar : Market Value
Nilai Pasar Wajar : Fair Value
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) : Acquisition Value of Non-Taxable Object
Nilai Realisasi : Net Realizable Value
Nilai Sekarang Bersih : Net Present Value (NPV)
Nilai Sisa : Residual Value
Nilai Waktu dari Uang : Time Value of Money
Nilai yang dapat Direalisasikan : Net Realizable Value
Nisbah Likuiditas : Liquidity Ratio
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Taxpayer Identification Number
Non-Akuntan Publik : Non-Public Accountant
Non-Penilai Publik : Non-Public Appraiser
Nota Analisa Kredit (NAK) : Credit Analysis Report
Nota Debit : Debit Ticket
Observasi Lapangan : Field Observation
Opini Tidak Wajar : Adverse Opinion
Opini Wajar Dengan Pengecualian : Qualified Opinion
Opini Wajar Tanpa Pengecualian : Unqualified Opinion
Organisasi Kepabeanan Internasional : World Customs and Excises Organization
Otoritas Pabean : Customs and Excises Authorities
Pagu Anggaran : Budget Ceiling
Pagu Indikatif : Indicative Ceiling
Pajak Bumi and Bangunan (PBB) : Land and Building Tax
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Local Taxes and Retributions
Pajak Dibayar Dimuka : Prepaid Tax
Pajak Keluaran : Output Tax
Pajak Langsung : Direct Tax
Pajak Masukan : Input Tax
Pajak Penghasilan (PPh) : Income Tax
Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) : Corporate Income Tax
Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) : Personal Income Tax
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) : Sales Tax on Luxury Goods
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Value-Added Tax (VAT)
Pajak Tidak Langsung : Indirect Tax
Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) : Other Indirect Taxes
Pajak yang dipungut dimuka oleh Wajib Pungut : Withholding Tax
Paksa Badan(Gijzeling) : Imprisonment for Civil Debt
Panitera Pengganti : Alternate Registrar
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Committee of Procurement Result Examination
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) : Committee of State Receivables Management
Pasar Keuangan : Financial Market
Pasar Milik Pembeli : Buyer’s Market
Pasar Modal : Capital Market
Pasar Penjual : Seller’s Market
Pasar Sekunder : Secondary Market
Pasar Surat Berharga : Securities Market
Pasar Turun : Bear Market
Pasar Uang : Money Market
Pasar Valas : Foreign Exchange Market
Pasar yang di dalamnya harga-harga saham sedang naik : Bull Market
Pejabat Fungsional : Functional Officer
Pejabat Lelang (PL) : Auctioneer
Pejabat Lelang Kelas I (PL I) : Class I Auctioneer
Pejabat Pembuat Akta Tanah : Land Deed Officer
Pejabat Pembuat Komitmen : Commitment-Making Officer
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) : Payment Instruction Signing Officer
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : Procurement Result Examination Officer
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Information and Documentation Management Officer
Pelaksana Harian : Acting / On Duty
Pelaksana Tugas : Ad Interim/Caretaker/Acting Official
Pelaksanaan Anggaran Belanja : Expenditure Budget Execution
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan : Financing Budget Execution
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan : Revenue Budget Execution
Pelanggaran Pabean : Customs and Excises Offence
Pelatihan bagi Pelatih : Training of Trainers
Pelatihan Berbasis Modul : Modul-Based Training
Pelatihan Berbasis Peran : Role-Based Training
Pelatihan Kepemimpinan : Leadership Training
Pelayanan Prima : Service Excellence
Pelelangan Terbuka : Open Bidding
Pelimpahan Wewenang : Delegation of Authority
Pelintas Batas : Border Crossers
Pelunasan Pembayaran : Settlement
Pembagian Risiko : Risk Sharing
Pembalikan Transaksi : Reversal Transaction
Pembantu Panitera Pengganti : Assistant Alternate-Registrar
Pembatalan Lelang : Auction Cancellation
Pembatalan Sita : Cancellation of Confiscation
Pembatasan/ Kontrak Swasta : Private Restriction/ Contract
Pembayaran Kembali : Repayment
Pembayaran Pokok Hutang : Principal Repayment
Pembayaran Langsung (PL) : Direct Payment
Pembebasan : Exemption
Pembebasan Bea Masuk : Exemption of Import Duty
Pembebasan Sementara : Temporary Dispensation
Pembelian Berjangka : Buying Forward
Pembentukan Cadangan Wajib : Appropriation to Statutory Reserve
Pemberi Pinjaman : Lender
Pemberitahuan Pabean : Customs and Excises Declaration
Pemberitahuan Penarikan : Withdrawal Notice
Pemberitahuan Tertulis : Written Notification
Pemeliharaan Barang Milik Negara : Maintenance of State-Owned Assets
Pemeriksa Piutang Negara : State Receivable Auditor
Pemeriksa Piutang Negara Dasar : Basic State Receivable Auditor
Pemeriksa Piutang Negara Lanjutan : Advanced State Receivable Auditor
Pemeriksaan Acara Biasa : Examination by Ordinary Proceedings
Pemeriksaan Acara Cepat : Examination by Fast Proceedings
Pemeriksaan Bukti Permulaan : Preliminary Investigation
Pemeriksaan Fisik : Stock Taking
Pemeriksaan mendadak : Spot Check
Pemeriksaan Pabean : Customs and Excises Examination
Pemilik Tagihan : Biller
Pemimpin Opini : Opinion Leader
Pemimpin Rekan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) : Managing Partner of Public Appraiser Office
Pemindahan Arsip : Records Transfer
Pemohon Banding : Appellant
Pemohon Informasi : Information Requester
Pemusnahan Arsip : Records Destruction
Penanganan Keberatan : Appeal Handling
Penanganan Media : Media Handling
Penanganan Sengketa Informasi : Information Dispute Handling
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) : Contracting Agency
Penanggung Pajak : Tax Bearer
Penarikan Melebihi Pagu : Overdrawn Disbursement
Penataan Organisasi : Organizational Alignment
Penatausahaan Barang Milik Negara (Untuk Pengelola Barang) : Administration of State-Owned Assets (For Asset Manager)
Penatausahaan Barang Milik Negara (Untuk Pengguna Barang – Tingkat Pertama) : Administration of State-Owned Assets (For Asset User – First Level)
Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran Transfer ke Daerah : Administration and Reporting of Budget Transfer to Local Government
Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : Administration of Non-Tax State Revenue
Penawaran Lelang : Auction Bid
Penawaran Non Kompetitif : Non-Competitive Bid
Penawaran Pembelian Kompetitif : Competitive Purchasing Bid
Pencadangan Dana : Reserve Fund
Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri : Overseas Travel Ban
Pencipta Arsip : Records Creator
Pendanaan Proyek : Project Financing
Pendapat Hukum : Legal Opinion
Pendapatan Asli Daerah : Local Own-Source Revenue
Pendapatan Bersih : Net Revenue
Pendapatan Bunga : Interest Revenue
Pendapatan dan Hibah : Revenue and Grant
Pendapatan Dividen : Dividend
Pendapatan Kotor : Gross Income
Pendapatan Menengah : Middle Income
Pendapatan Operasi Bersih : Net Operating Income
Pendekatan Biaya : Cost Approach
Pendekatan Nilai : Value Approach
Pendekatan Pendapatan : Income Approach
Pendekatan Penjualan Komparatif : Comparative Sales Approach
Pendekatan Perbandingan Data Pasar : Market Data Comparison Approach
Pendekatan Perbandingan Penjualan : Sales Comparison Approach
Penelitian Konsumen dan Teknik Lain : Consumer Research and Other Techniques
Penelitian Lapangan : Field Research
Penelitian Pasar Awal : Preliminary Market Research
Penelusuran Aset : Asset Tracing
Penelusuran terhadap Diri Debitur : Debtor Tracing
Penempatan Satu Hari : Overnight Money
Penempatan Uang Negara : Placement of Government Money
Penerbitan Saham Baru : Stock Issue
Penerima Barang : Consignee
Penerima Jaminan : Obligee
Penerima Pembayaran : Supplier
Penerimaan Bunga : Interest Proceeds
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap : Proceeds from Sale of Fixed Asset(s)
Penerimaan dari Penjualan Investasi : Proceeds from Sale of Investments
Penerimaan Kembali : Recovery
Penerimaan Negara : Government Revenues
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Panjang : Proceeds of Long-Term Bank Loans
Penerimaan/ Pembayaran Pinj aman Bank Jangka Pendek : Proceeds/Payment of Short-Term Bank Loans
Penertiban Barang Milik Negara (BMN) : Arrangement of Stated-Owned Asset(s)
Penerusan Pinjaman : Subsidiary Loan
Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) : Determination of State Receivable Amount
Penetapan nilai pabean dan PDRI : Provision of customs and excises values
Pengadaan Barang : Goods Procurement
Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik : Electronic Procurement/e-Procurement
Pengadaan Jasa : Services Procurement
Pengadaan Langsung : Direct Procurement
Pengadilan Pajak (PP) : Tax Court
Pengajuan dan pendaftaran (pemberitahuan pabean) : Submission And Registering (Customs And Excises Notification)
Pengali Sewa Kotor : Gross Rent Multiplier
Penganggaran Modal (Arus Kas Terdiskonto) : Capital Budgeting (Discounted Cash Flow)
Pengawasan Pabean : Customs and Excises Control
Pengelakan Pajak : Tax Evasion
Pengelolaaan Kelebihan dan Kekurangan Kas : Cash Surplus and Deficit Management
Pengelolaan Arsip : Records Management
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) : Management of State-Owned Assets
Pengelolaan Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Lain-lain dan Kekayaan Negara Dipisahkan : Management of State-Owned Asset Other State Assets and Restricted State Assets
Pengelolaan Barang Milik N egara / D aerah : Management of State-/Local-Owned Assets
Pengelolaan BMN bagi Pengelola : Management of State-Owned Assets for Manager
Pengelolaan BMN bagi Pengguna : Management of State-Owned Assets for User
Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terkait Aksi Korporasi : Management of State-Owned Business Agency Concerning on Corporate Action
Pengelolaan dan Pengurusan Piutang Negara/Daerah : Management of State/Local Government Receivable
Pengelolaan Kekayaan Negara : Management of State Assets
Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Terkait Aksi Korporasi : Management of Restricted State Assets Concerning on Corporate Actions
Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Terkait Divestasi : Management of Restricted State Assets Concerning on Divestment
Pengelolaan Kendaraan Dinas : Management of Official Vehicles
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum : Management of Public Service Agency Financial
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan : Management of Land and Building Tax of Rural and Urban Areas and Title Transfer Duty of Land and Building
Pengelolaan Pembiayaan dan Kapasitas Daerah : Management of Financing and Local Capacity
Pengelolaan Tingkat Layanan : Management of Service Level
Pengelolaan Transfer Dana ke Daerah : Management of Fund Transfer to Local
Pengelolaan Utang yang Baik : Good Debt Management
Pengelolaan Valas : Foreign Currency Management
Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai : Wage and Salary Administration
Pengelolaan Basis Data dan Duku ngan Teknologi Informasi : Management of Database and Information Technology Support
Pengeluaran barang : Release of Goods
Pengeluaran Muatan : Cargo Release
Pengeluaran Pendapatan : Revenue Expenditure
Pengeluaran yang belum/tidak dipertanggungj awabkan : Backlog Expenditure
Pengeluaran yang belum/tidak memenuhi syarat : Ineligible Expenditure
Pengeluaran yang memenuhi syarat : Eligible Expenditure
Pengembalian : Drawback
Pengembalian atas pajak yang telah dibayarkan : Tax Refund
Pengembalian Dana : Refund
Pengembalian Sebenarnya : Actual Refund
Pengembalian Sisa Dana : Return of Excess Fund
Pengembangan Masyarakat yang Berkelanjutan : Sustainable Community Development
Pengembangan Pelayanan Prima : Development of Service Excellence
Pengembangan Pola Pikir Aparatur Pemerintah : Development of Civil Servants’ Mindset
Pengembangan Profesi dan Program Pensiun : Professional and Pension Program Development
Pengenalan dan Pengukuran Potensi Diri : Identification and Measurement of Individual Potential
Pengendalian Dokumen : Document(s) Control
Pengendalian Data Kumpulan : Batch Data Control
Pengendalian Internal : Internal Control
Pengendalian Luas : Pervasive Control
Pengendalian Manajemen : Management Control
Pengendalian Operasional : Operational Control ■
Pengendalian Pagu : Credit Limit Control
Pengendalian Rekaman : Record(s) Control
Pengendalian Umum : General Control
Pengendalian Validasi : Validation Control
Pengendalian yang Berlebih : Excessive Control
Pengendalian yang Lemah : Weak Control
Pengetahuan Lelang bagi Pelaksana : Auction Knowledge for Administrator
Pengetahuan Penilaian : Appraisal Knowledge
Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap : Knowledge, Skills, and Attitude
Pengguna Anggaran : Budget User
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) : Budget User/Proxy of Budget User
Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara bagi Pengguna Barang : Use and Utilization of State-Owned Assets for Assets User
Penghapusan Piutang Negara : Write-off State Receivable
Penghapusan Utang : Debt Relief
Penghapusan Utang Yang Dianggap Tidak Bisa Ditagih Lagi : Write-Off
Penginterpretasi Kelaziman : Rule Interpreter
Pengisian Kembali Reksus : Replenishment
Pengosongan Objek Lelang : Removal of Auction Object
Pengujian Nilai Transaksi : Post Clearance Audit
Pengujian Terakhir : Final Acceptance Test
Pengujian Terpadu : Integrated Assessment
Pengurusan Piutang Negara (PPN) : State Receivables Management
Pengurusan Piutang Negara dan Lelang : State Receivable and Auction Management
Penilaian Arsip : Records Appraisal
Penilaian Bisnis : Business Appraisal
Penilaian Dampak Peraturan : Regulatory Impact Assessment
Penilaian Ekonomis : Economic Appraisal
Penilaian Kompetensi Pegawai : Hard Competency Assessment
Penilaian Korporat dan Pengelolaan Korporat : Corporate Valuation and Corporate Governance
Penilaian Kualitas : Quality Assessment
Penilaian Mandiri : Self-Assessment
Penilaian Properti Dasar : Basic Property Appraisal
Penilaian Properti Lanjutan : Advanced Property Appraisal
Penilaian Spesialis Minyak dan Gas : Oil and Gas Specialist’s Appraisal
Penilaian Sumber Daya Alam : Natural Resource Appraisal
Penilaian Usaha Dasar : Basic Business Appraisal
Penimbunan Muatan : Cargo Storage
Peningkatan Kualitas Penilai Properti Dasar : Quality Improvement of Basic Property Appraisal
Peningkatan Modal : Capital Increase
Penjabaran Laporan Keuangan : Translation of Financial Statements
Penjaminan Pemerintah : Letter of Guarantee
Penjaminan Risiko Kredit : Credit Risk Guarantee
Penjualan Saham Kepada Publik : Secondary Public Offering
Penjualan Saham Perdana : Initial Public Offering (IPO)
Penolakan Pengecekan : Denial of Service
Pensiun Iuran Pasti : Fully Funded Pension Plan
Pensiun Manfaat Pasti : Pay As You Go Pension Plan
Penunjukan Langsung : Direct Appointment
Penyedia Barang dan Jasa : Goods and Services Provider
Penyelesaian : Clearance
Penyelesaian Perselisihan : Dispute Settlement
Penyelesaian Piutang Negara : State Receivable Settlement
Penyelesaian secara Musyawarah Mufakat : Amicable Settlement
Penyempurnaan Proses Bisnis : Business Process Improvement
Penyerahan Piutang Negara Tidak Sah : Invalid State Receivables Handover
Penyertaan Modal Negara (PMN) : State Equity Participation
Penyesuaian Ganda : Double Adjustment
Penyesuaian Tarif Sewa : Rental Rate Adjustment
Penyiapan Penganggaran : Budget Preparation
Penyisihan Persediaan Usang dan Penurunan Nilai : Allowance for Obsolete Inventory and Write Down
Penyisihan Piutang Tak Tertagih : Allowance for Doubtful Accounts
Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Debitur : Confiscation of the Debtor’s Assets
Penyuluh Perbendaharaan : Treasury Instructor
Penyusutan Arsip : Records Disposal
Penyusutan Bangunan : Building Deterioration
Peralatan dan Perabotan : Fixture and Furniture
Peralatan Operasi : Operational Equipment
Peraturan Direktur Jenderal (PERDIRJEN ) : Director General Regulation
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) : Minister of Finance Regulation
Peraturan Pabean : Customs and Excises Laws
Peraturan Pemerintah : Government Regulation
Perbuatan Melawan Hukum : Tort
Perdagangan Tanpa Warkat : Scripless Trading
Perencanaan dan Manajemen Penggunaan Tanah : Land Use Planning and Management
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan : Activity Planning and Implementation
Perencanaan Kas : Cash Planning
Perencanaan Kebutuhan BMN (Bagi Pengelola) : Planning of State-Owned Asset Need (For Manager)
Perencanaan Kebutuhan BMN (Bagi Pengguna Barang) : Planning of State-Owned Asset Need (For Asset User)
Peringkat Jabatan : Job Grade
Peringkat Layak Investasi : Investment Grade
Peringkat Obligasi : Bond Rating
Periode Bunga : Interest Period
Periode Pengembalian : Payback Period
Perjalanan Dinas : Business Trip
Perjanjian Investasi Bilateral : Bilateral Investment Treaty
Perjanjian Jual Beli Saham : Shares Sale Agreement
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) : Power Purchase Agreement (PPA)
Perjanjian Kerahasiaan : Non-Disclosure Agreement
Perjanjian Kerjasama (PKS) : Memorandum of Understanding
Perjanjian Kerjasama Ekonomi secara Komprehensif : Comprehensive Economic Partnership Agreement
Perj anj ian Kerj asama / Kaiya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) : Coal Contract of Work (CCoW)
Perjanjian Payung : Umbrella Agreement
Perjanjian Pembayaran secara Tunai dan dengan Penyerahan Aset : Master Settlement and Acquisition Agreement
Perjanjian Penerusan Pinjaman : Subsidiary Loan Agreement
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda : Tax Treaty
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) : Toll Road Concession Agreement
Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal : Investment Promotion and Protection Agreement
Perjanjian Penjaminan : Guarantee Agreement
Perjanjian Pinjaman : Loan Agreement
Perjanjian Regres : Recourse Agreement
Perjanjian Tingkat Layanan : Service Level Agreement (SLA)
Perkara Perdata :  : Civil Case
Perkara Tata Usaha Negara : State Administrative Cases
Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana : Cash Receipts and Disbursements Forecasting
Perkiraan / Perencanaan : Forecasting
Perluasan Aplikasi : Application Sizing
Permintaan Pembelian : Purchase Requisition
Permintaan Penawaran : Request for Proposal
Permintaan Tambahan Margin : Margin Call
Pernyataan Bersama (PB) : Joint Statement
Pernyataan Minat : Letter of Intent
Perolehan Aset Tetap : Fixed Asset Acquisition
Perolehan Pembiayaan : Financial Closure
Persekutuan Perdata : Civil Partnership
Persetujuan Dasar : Principle Approval
Persetujuan Lokasi : Location Approval
Perspektif Keuangan : Financial Perspective
Perspektif Pelanggan : Customer Perspective
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan : Learning and Growth Perspective
Perspektif Proses Bisnis Internal : Internal Business Process Perspective
Persyaratan Agen Pengumpul/Bank/Pos Persepsi : Requirement for Collecting Agent
Persyaratan Peserta : Requirement for Participant
Persyaratan Surat Wesel : Claused Bill of Exchange
Pertanggungjawaban Anggaran : Budget Accountability Report
Pertemuan Formal/Resmi Antar Pejabat : Courtesy Meeting
Pertemuan Meja Bundar : Roundtable Meeting
Pertemuan Tiga Pihak : Tripartite Meeting
Pertukaran Data Elektronik : Electronic Data Interchange
Petugas Informasi : Information Officer
Petugas Penyetuju : Approver
Petunjuk Operasional Kegiatan : Detailed Budget Allocation
Pinjaman Antarbank : Interbank Borrowing
Pinjaman Arus Kas : Cash Flow Loan
Pinjaman Beragunan : Secured Loan
Pinjaman Berjaminan : Collateralised Loan
Pinjaman dalam Bentuk Valuta Asing : Foreign Currency Loan
Pinjaman dan Hibah Daerah : Local Government Loan and Grant
Pinjaman dengan Persyaratan Lunak : Concessional Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) : Foreign Loan and Grant
Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) : Settled State Receivables
Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) : Collectible State Receivables
Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) : Temporarily Uncollectible State Receivables
Piutang Negara/Piutang Daerah : State/Local Government Receivables
Piutang Pajak/Tunggakan Pajak : Tax Arrears
Piutang Usaha : Trade Receivables
Pola Diklat : Training Pattern
Pos Pengawasan Pabean : Customs and Excises Station
Praktik Terbaik Internasional : International Best Practices
Prediksi Arus Kas : Cash Flow Forecasting
Presentasi Hasil Analisa : Presentation of Analysis Result
Prinsip dan Teknik Koordinasi : Principles and Techniques of Coordination
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha : Arm’s Length Principle
Prinsip Pengguna Membayar : User-Pays Principle
Produk Domestik Regional Bruto : Gross Regional Domestic Product
Produk National Bruto : Gross National Product (GNP)
Produktivitas Keseluruhan : Overall Productivity
Program Gelar : Degree Program
Program Non Gelar : Non-Degree Program
Program Pelatihan Eksekutif : Executive Training Program
Program Pelatihan yang Disesuaikan Kebutuhan : Tailor-Made Training Program
Program Peningkatan Layanan : Service Improvement Program
Program Percepatan : Crash Program
Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) : Acceleration Program for Government Financial Accountability
Properti yang Dinilai : Subject Property
Properti yang Paling Dihargai : Most Valued Property
Prosedur Kepabeanan : Customs and Excises Procedure
Prosedur Persetujuan Bersama : Mutual Agreement Procedure (MAP)
Proses Hak Milik : Proprietary Process
Proses Nilai dalam Penggunaan : Value-in-Use Process
Proses Pembangunan Properti (Aset) : Property (Asset) Development Process
Proses Penambahan Nilai : Value Adding Process
Proyeksi Penerimaan : Revenue Projection
Proyeksi Pengeluaran : Spending Projection
Pungutan Pabean : Customs and Excises Duties
Pusat Penilaian : Assessment Center
Putusan Banding : Decision on Appeal
Putusan Gugatan : Decision on Lawsuit
Putusan Pengadilan Pajak : Decision of Tax Court
Putusan Peninjauan Kembali : Decision on Case Review
Rasio Kemampuan Pemenuhan Kewajiban : Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Rasio Laba Utang : Debt Service Coverage
Rasio Manfaat Biaya : Benefit-Cost Ratio
Rasio Obligasi : Bond Ratio
Rasio Pajak : Tax Ratio
Rasio Perputaran : Turnover Ratio
Rasio Utang Modal : Gearing Ratio
Rasio Utang Terhadap Ekuitas : Debt to Equity Ratio
Real Properti : Real Property
Rekan Kantor Akuntan Publik : Partner of Public Accountant Office
Rekan Kantor Jasa Penilai Publik : Partner of Public Appraiser Office
Rekening Administratif : Off-Balance Sheet
Rekening Dana Investasi (RDI) : Investment Fund Account
Rekening Escrow : Escrow Account
Rekening Induk Dana Investasi (RIDI) : Government Investment Principal Account
Rekening Khusus (Reksus) : Special Account
Rekening. Koran : Current Account
Rekening Koran Bank Indonesia (RKBI) : Current Account of Bank Indonesia
Rekening Operasional : Operational Account
Rekening Pembangunan Daerah : Local Development Account
Rekening Pemerintah Lainnya : Other Government Accounts
Rekening Penerimaan : Revenue Account
Rekening Pengeluaran : Expenditure Account
Rencana Anggaran Biaya (RAB) : Budget Estimate Plan
Rencana Bisnis dan Anggaran : Business and Budget Plan
Rencana dan Aksi Perseorangan | : Individual Plan and Action
Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN) : Expenditure Plan of State General Treasurer
Rencana Kerja : Work Plan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) : Work Plan and Budget
Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA-BUN) : Work Plan and Budget of State General Treasurer
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) : Work Plan and Budget of Ministry/Institution
Rencana Kerja Tahunan : Annual Work Plan
Rencana Kesinambungan Usaha : Business Continuity Plan
Rencana Kinerja Tahunan : Annual Performance Plan
Rencana Manajemen Perubahan : Change Management Plan(CMP)
Rencana Mutu : Quality Plan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) : Medium-Term Development Plan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) : National Medium-Term Development Plan
Rencana Pemeliharaan : Maintenance Plan
Rencana Pemulihan Dampak Bencana : Disaster Recovery Plan
Rencana Penarikan Dana (RPD) : Disbursement Plan
Rencana Pengembangan Pegawai : Human Resources Development Plan
Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia : Human Capital Development Plan (HCDP)
Rencana Strategi Bisnis : Strategic Business Plan
Rencana Strategis (Renstra) : Strategic Plan
Rentang Kendali : Span of Control
Restrukturisasi Piutang : Restructuring of State Claims
Retensi Pelanggan : Customer Retention
Ulasan/Tinjauan Belanja Pemerintah : Spending Review
Ulasan / Tinj auan Pelaksanaan Anggaran : Budget Execution Review
Ulasan Tinjauan tentang isu-isu yang menjadi perhatian pasar : Financial Market Review
Rincian target capaian kinerja : Detailed Performance Targets
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran : Summary of Statement of Budget Realization
Risalah Lelang (RL) : Auction Report
Risalah Putusan : Summary of Decision
Risalah Sidang Banding (RSB) : Summary of Appeal
Risalah Sidang Gugatan (RSG) : Summary of Lawsuit
Riset Inovatif dan Produktif (Rispro) : Innovative 8s Productive Research
Riset Pembangunan Indonesia (RPI) : Indonesia Development Research
Rumpun Mata Diklat : Classification of Training Subjects
Saldo Anggaran Lebih/Kurang (SAL/K) : Accumulated Budget Surplus/Deficit
Saldo Kas Minimal : Minimum Cash Balance
Saldo Kas Optimal/Target : Optimum/Target Cash Balance
Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya : Unappropriated Retained Earnings
Saldo Laba yang telah Ditentukan Penggunaannya : Appropriated Retained Earnings
Salinan asli dari Risalah Lelang : Original Copy of Auction Report
Sarana pengangkut : Means of Transportation
Sasaran Strategis : Strategic Objectives
Satuan Acara Pembelajaran : Lesson Plan
Satuan Kerja (Satker) : Working Unit
Satuan Pemeriksa Internal (SPI) : Internal Auditor
Satuan Pengawas Internal : Internal Control Committee
Sekumpulan Hak-hak Hukum : Bundle of Legal Rights
Sekuritas Catatan Buku : Book Entry Securities
Selisih Kurs : Exchange Difference
Seminar : Seminar
Seminar Kertas Kerja : Working Paper Seminar
Seminar Kertas Kerja Tugas Baca : Working Paper Seminar on Reading Assignment
Sengketa Harta Warisan : Inheritance Disputes
Sengketa Pajak : Tax Dispute
Sentralisasi Rekening Bank Operasional : Centralizing Government Accounts at Commercial Banks
Sertifikasi Kompetensi : Certificate of Competency
Sertifikasi Mandiri : Self-Certification
Sertifikat Deposito : Certificate of Deposit
Sertifikat Hak Milik : Freehold Title
Siaran Pers (SP) : Press Release
Siklus Manajemen Aktiva Berkelanjutan : Sustainable Asset Management Cycle
Siklus Pengembangan Sistem Informasi : Information Systems Development Life Cycle (SDLC)
Sisa Anggaran Lebih (SAL) : Remaining Budget
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) : Budget Deficit
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) : Budget Surplus
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) : Performance Accountability System of Government Institution LING
Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SA BMN) : Accounting System for State-Owned Assets
Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya (SA-BSBL) : Accounting System for Subsidy and Other Expenditures
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) : Accounting System for State General Treasurer
Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH) : Accounting System for Grant
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) : Accounting System for Line Ministry(ies)
Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAI P) : Accounting System for Government Investment
Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) : Accounting System for Financial Transactions (applied at BLUs)
Sistem Akuntansi Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP) : Accounting System for Subsidiary Loan Reporting
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (S APP) : Accounting System for Central Government
Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Lainnya (SA-PBL) : Accounting System for Financial Management of Other Agencies
Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) : Central Accounting System
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK) : Accounting System for Special Transactions
Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) : Accounting System for Transfer to Local Government
Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SA-UP) : Accounting System for Government Debts
Sistem Bank/Pos Persepsi : Collecting Agent System
Sistem Induk : Core System
Sistem Informasi Assessment Center (SIMASTER) : Assessment Information System
Sistem Informasi Berbasis Komputer : Computer-Based Information System
Sistem Informasi Eksekutif : Executive Information System
Sistem Informasi Geografi Kekayaan Negara (SIG KN) : Geographic Information System for State Assets
Sistem Informasi Investasi Pinjaman : Information System of Loan Investment
Sistem Informasi Kedisiplinan Pegawai (SIKAP) : Information System of Employee Discipline
Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) : Information System of Human Resources
Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) : Information System of Human Resources
Sistem Informasi Laporan Absensi Pegawai (SILAP) : Information System of Employee Attendance Report
Sistem informasi Laporan Kepegawaian (SILK) : Information System of Human Resources Report
Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) : Accounting and Management Information System of State-Owned Asset
Sistem Informasi Manajemen Aset Negara : Management Information System of State Asset
Sistem klasifikasi barang : Harmonized System
Sistem Kolaborasi : Collaborative System
Sistem Manajamen Aset NegaraTerintegrasi : Integrated State Assets Management System
Sistem Manajemen Mutu : Quality Management System
Sistem Manajemen Terimplementasi : Implemented Management System
Sistem Mandiri yang Berkelanjutan : Sustainable Self-Managing System
Sistem Monitoring Aktivitas Sehari-Hari : Daily Activity Monitoring System (DAMS)
Sistem Neraca Nasional : System of National Accounts
Sistem Pemantauan Dini : Early Warning System (EWS)
Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik : Electronic Payment System BussDic
Sistem Pemerintahan secara Elektronik : Electronic Government (e-Government)
Sistem Pendukung Eksekutif : Executive Support System
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan : Decision Support System
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Estimasi Pelayaran : Voyage-Estimating DecisionSupport System
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Kelompok : Group Decision Support System
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Konsumen : Customer Decision Support System
Sistem Pertemuan Elektronik : Electronic Meeting System
Sistem Perbendaharaan dan Anggar an Negara (SPAN) : State Treasury and Budget Systems
Spesifikasi Jabatan/Syarat Jabatan : Job Specification
Standar Akuntansi Keuangan : Financial Accounting Standards
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) : Government Accounting Standards
Standar Biaya Keluaran (SBK) : Standard Output Cost
Standar Biaya Masuk (SBM) : Standard Input Cost
Standar Kompetensi : Competency Standard
Standar Manajemen Mutu : Quality Management Standards
Standar Pelayanan Minimum (SPM) : Minimum Service Standards
Standar Penilaian Indonesia (SPI) : Indonesian Valuation Standards
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) : Public Accountant Professional Standards
Standar Prosedur Operasi : Standard Operating Procedure
Statistik Keuangan Pemerintah : Government Finance Statistics
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) : National Strategy for Financial Inclusion
Studi Banding : Comparative Study
Studi Kelayakan Penilaian Properti : Feasibility Study for Property Appraisal
Subsidi Resi Gudang (SRG) : Warehouse Receipt Finance
Suku Bunga Negara Asal : Home Currency Rate
Suku Bunga Pasar Antarbank : Interbank Offered Rate
Surat Antisipasi Obligasi : Bond Anticipation Note/BAN
Surat Bantahan : Objection Letter
Surat Berharga Negara (SBN) : Government Securities
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) : Government Islamic Securities
Surat Gugatan : Lawsuit
Surat Jaminan Kelayakan Usaha : Business Viability Guarantee Letter
Surat Keputusan Penolakan Permohonan Informasi PPID : PPID’s Decree on Rejection of Information Request
Surat Keterangan Asal : Certificate of Origin
Surat Keterangan Bebas (SKB) : Notice of Tax Exemption
Surat Keterangan Bebas Sengketa : Tax Clearance Certificate
Surat keterangan dari pemberi hadiah/hibah di luar negeri : Gift Certificate
Surat Keterangan Domisili (SKD) : Certificate of Domicile
Surat Ketetapan Pajak (SKP) : Notice of Tax Assessment
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) : Notice of Tax Underpayment Assessment
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) : Notice of Additional Tax Underpayment Assessment
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) : Notice of Overpayment Assessment
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) : Notice of Nil Tax Assessment
Surat Kuasa : Power of Attorney
Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) : Letter of Authorization for Budget User
Surat Muatan : Bill of Lading
Surat Paksa : Distress Warrant
Surat Pemberitahuan (SPT) : Tax Return
Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) : Periodic Tax Return
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) : Annual Tax Return
Surat Penawaran Indikatif : Indicative Offer
Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) : Letter of Acceptance of State Receivable Management
Surat Pengakuan Utang : INVESTO
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) : Endorsement Letter for Revenue and Expenditure
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa : Letter of Provider Appointment
Surat Perintah Debit (SPD) : Debit Order
Surat Perintah Kerja : Work Order
Surat Perintah Membayar : Payment Order
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) : Disbursement of Refund Claim
Surat Perintah Pembebanan (SPB) : Charging Order
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : Fund Disbursement Order
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : Payment Request Letter
Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) : Request of Endorsement for Revenue and Expenditure
Surat Permohonan Banding (SPB) : Appeal Letter
Surat Permohonan Pinjaman : Loan Application
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) : Statement of Responsibility
Surat Pernyataan Tujuan Studi : Statement of Purpose
Surat Persetujuan : Letter of Consent
Surat Setoran Pajak (SSP) : Tax Payment Slip
Surat Tagihan Pajak (STP) : Notice of Tax Collection
Surat Tanggapan (ST) : Response Letter
Surat Tidak Keberatan : No Objection Letter (NOL)
Surat Tugas : Letter of Assignment
Surat Uraian Banding (SUB) : Appeal Explanation Letter
Surat Utang Negara (Obligasi) : Government Bond
Survei Kesiapan Perubahan : Change Readiness Assessment
Swap Suku Bunga : Interest Rate Swap
Swap Valuta : Currency Swap
Syarat Efektif Pinjaman : Loan Effective Terms
Syarat Larangan Tersirat : Implied Warranties
Syarat Pencairan Pinjaman : Disbursement Terms
Tagihan Elektronik : Electronic Billing
Tambahan Modal Disetor : Additional Paid-In Capital
Tambahan Nilai Ekonomi : Economic Value Added
Tanah Berlebih : Excess Land
Tanda Terima Permohonan Informasi : Receipt of Information Request
Teknik Membuat Perjanjian : Agreement Drafting Techniques
Teknik Pengelolaan Keuangan : Financial Management Techniques
Teknik Pengelolaan Materiil : Material Management Techniques
Teknik Penulisan Laporan : Report Writing Techniques
Tempat Penimbunan Berikat : Bonded Storage
Tempat Penimbunan Pabean : Customs and Excises Storage
Tempat Penimbunan Sementara : Temporary Storage
Tempat Penumpukan Container di Dermaga : Container Yard
Tempat Penyimpanan Arsip Aktif : Central Records Storage
Temu Pemimpin Redaksi : Editor’s Meeting
Temu Wartawan : Press Gathering
Tidak dipungut : Unimposed
Tingkat Pengembalian : Rate of Return
Tingkat Pengembalian Akuntansi : Accounting Rate of Return
Tingkat Pengembalian Intern : Internal Rate of Return
Tingkat Pengembalian Investasi : Investment Rate of Return (IRR)
Tingkat Pengembalian Piutang : Recovery Rate of Return
Tingkat Pengembalian Rata-rata : Average Rate of Return
Toko Bebas Bea : Duty-free Shop
Total Belanja Daerah : Total Local Expenditure
Transaksi Non Anggaran : Transitory Transactions
Transaksi pada Aset Non Keuangan : Transaction of Non-Financial Asset(s)
Tugas Pemeliharaan Ditangguhkan : Deferred Maintenance Task
Uang Duka Wafat : Bereavement Payment
Uang Jaminan Penawaran Lelang : Cash Deposit for Auction Bid
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) : Regional Accounting Unit in Line Ministry (ies)
Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) : Government Guarantee Implementation Unit
Unit Pelaksana Proyek : Project Implementation Unit (PIU)
Unit Pemilik Resiko (UPR) : Risk Owner’s Unit
Unit Pengelola Program : Program Management Unit
Unit Pengelola Proyek : Project Management Unit (PMU)
Wahana Tujuan Khusus : Special Purpose Vehicle (SPV)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) : Qualified (Audit Opinion)
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : Unqualified (Audit Opinion)
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) : Unqualified with an Explanatory Paragraph (Audit Opinion)
Wajib Pajak : Taxpayer
Wajib Setor : Tax Depositor
Warkat Pembebanan Rekening : Overbooking Form
Kementerian Keuangan : Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
Menteri Keuangan : Minister of Finance
Wakil Menteri Keuangan : Vice Minister of Finance of the Republic of Indonesia
Sekretariat Jenderal : Secretariat General
Direktorat Jenderal Anggaran : Directorate General of Budget
Direktorat Jenderal Pajak : Directorate General of Taxes
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Directorate General of Customs and Excise
Direktorat Jenderal Perbendaharaan : Directorate General of Treasury
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara : Directorate General of State Assets Management
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan : Directorate General of Fiscal Balance
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko : Directorate General of Budget Financing and Risk Management
Inspektorat Jenderal : Inspectorate General
Badan Kebijakan Fiskal : Fiscal Policy Agency
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan : Financial Education and Training Agency
Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara : Assistant of Minister for Revenue
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara : Assistant of Minister for State Expenditure
Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional : Assistant of Minister for Macroeconomic and International Financial
Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal : Assistant of Minister for Financial Services and Capital Market Policy and Regulation
Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi : Assistant of Minister for Organization, Bureaucracy, Information, and Technology
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak : Assistant of Minister for Tax Regulation and Law Enforcement
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak : Assistant of Minister for Tax Compliance
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak : Assistant of Minister for Taxation Supervisory
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan : Center for Financial Information Systems and Technology
Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan : Center for Policy Analysis and Harmonization
Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik : Centre of Electronic Procurement Service
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan : Finance Professions Supervisory Center
Pusat Investasi Pemerintah : Government Investment Center
Sekretariat Pengadilan Pajak : Secretariat of the Tax Court
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan : Educational Fund Management Institution
Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan : Secretary of Taxation Supervisory Committee